BINTANG GERILYA – PERUBAHAN DAN TAMBAHAN - PENETAPAN PERPU

1964

UU NO. 8, LN 1964 / NO. 69, TLN. NO. 2667, LL SETNEG : 7 HLM

UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1964 TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 1959 TENTANG PENETAPAN MENJADI UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 7 TAHUN 1958 TENTANG PENGGANTIAN PERATURAN TENTANG BINTANG GERILYA SEBAGAI TERMAKTUB DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 8 TAHUN 1949, MENJADI UNDANG-UNDANG

- Berhubung dengan perkembangan dalam soal pemberian Tanda-tanda Kehormatan dan Penghargaan angkatan bersenjata khususnya Bintang Gerilya, perlu diadakan peninjauan kembali dan mengadakan perubahan dan penambahan dalam Undang-undang No. 21 tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1958 tentang penggantian peraturan tentang Bintang Gerilya sebagai termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1949 sebagai Undang-undang. Karena keadaan memaksa dan guna memungkinkan pelaksanaannya dengan segera, maka Pemerintah berdasarkan pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar, telah mengatur hal tersebut di atas dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut perlu ditetapkan menjadi Undang-undang undang.
- Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal -pasal 5 ayat 1, 15 dan 20 Undang Undang Dasar; Undang-undang No. 30 tahun 1954 jo Undang-undang No. 22 Prp tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia dengan perubahan-perubahannya; Undang-undang No. 65 tahun 1958 jo. Undang-undang No. 20 tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma dengan perubahan-perubahannya; Undang-undang No. 70 tahun 1958 tentang Tanda-tanda khusus Kehormatan Militer; dan Undang-undang No. 21 tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Bintang Gerilya.
- Dalam Undang-undang ini diatur tentang : Penetapan Perpu Perubahan dan tambahan Undang-undang tentang Bintang Gerilya.

CATATAN :

- Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 4 Agustus 1964.
- Undang-Undang ini terdiri dari 2 Pasal.
- Penjelasan 2 hlm.


-