ANGKUTAN JALAN RAYA – LALU LINTAS

1965

UU NO. 3, LN 1965 / NO. 25, TLN. NO. 2742 , LL SETNEG : 23 HLM

UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA

- “Werverkeersordonnantie” sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1951, tidak sesuai lagi dengan perkembangan lalu lintas di jalan raya dan kemajuan di bidang teknik kendaraan bermotor. Dianggap perlu untuk mengatur pula segala kegiatan-kegiatan yang sangat erat hubungannya dengan pengusahaan, penyelenggaraan dan perkembangan angkutan jalan serta pemeliharaan jalan raya. Oleh sebab itu perlu diadakan Undang-Undang baru yang akan mengatur hal-hal tersebut.
- Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar; Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor I/MPRS/1960, dan Nomor II/MPRS/1960; dan Deklarasi Ekonomi.
- Dalam Undang-Undang ini diatur tentang ketentuan-ketentuan untuk semua pemakai jalan, pengemudi, penomoran kendaraan bermotor, pengujian kendaraan bermotor, kendaraan tidak bermotor, ketentuan-ketentuan mengenai jalan, peranan pemerintah di bidang pengangkutan jalan raya, pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor, pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor, pengusahaan pengangkutan dengan kendaraan umum, ketentuan-ketentuan mengenai bengkel umum untuk kendaraan bermotor, kendaraan bermotor serta alat-alatnya, dewan angkutan darat, dan ketentuan pidana.

CATATAN :

- Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 April 1965.
- Undang-Undang ini terdiri dari 17 Bab dan 39 Pasal.
- Penjelasan 11 hlm.