Beranda / Profil
PROFIL UU
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
Nomor
31
Tahun
2014

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Nomor
: 31
Tanggal Disahkan
: 17 Oktober 2014
Tanggal Diundangkan
: 17 Oktober 2014
LN
: 293
TLN
: 5602
File
:
Referensi RUU
:
Abstrak
  • SAKSI DAN KORBAN - PERLINDUNGAN - PERUBAHAN

    2014

    UU NO. 31, LN 2014/NO. 293, TLN. NO. 5602 , LL SETNEG : 37 HLM

    UNDANG- UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

    - Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat.
    - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 1 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28G, Pasal 8I, dan Pasal 28J Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
    - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : 1. penguatan kelembagaan LPSK, antara lain peningkatan sekretariat menjadi sekretariat jenderal dan pembentukan dewan penasihat; 2. penguatan kewenangan LPSK; 3. perluasan subjek perlindungan; 4. perluasan pelayanan perlindungan terhadap Korban; 5. peningkatan kerja sama dan koordinasi antarlembaga; 6. pemberian penghargaan dan penanganan khusus yang diberikan terhadap Saksi Pelaku; 7. mekanisme penggantian Anggota LPSK antarwaktu; 8. perubahan ketentuan pidana, termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

    CATATAN :

    - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 Oktober 2014.
    - Undang-Undang ini terdiri dari 2 Pasal, dalam Pasal 1 nya memuat 27 perubahan pasal.
    - Penjelasan 12 hlm

Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
  • Komisi III
Status
  • Mengubah UU - UU No.13/2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal I
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 7/2018
    Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban
    2.
    Pasal I
    Ayat -
    Peraturan Presiden No. 60/2016
    Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
    3.
    Pasal I
    Ayat -
    Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban No. 5/2023
    Tata Cara Pemilihan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
    4.
    Pasal I
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 12/2016
    Penghasilan, Hak Lainnya, Dan Perlindungan Keamanan Bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
    5.
    Pasal I
    Ayat -
    Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban No. 1/2017
    Tugas, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Tenaga Ahli Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
    6.
    Pasal I
    Ayat -
    Peraturan Presiden No. 59/2016
    Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Penasihat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
    7.
    Pasal I
    Ayat -
    Peraturan Presiden No. 60/2016
    Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
    8.
    Pasal I
    Ayat -
    Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban No. 0/0
    -
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Data tidak ditemukan.
Anotasi
    Data tidak ditemukan.