No | Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan | Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) | Keterangan |
---|---|---|---|
1. | Pasal 13 Ayat 4 | Peraturan Presiden No. 16/2017 | Kebijakan Kelautan Indonesia |
2. | Pasal 19 Ayat 2 | UU No. 0/0 | - |
3. | Pasal 27 Ayat 5 | Peraturan Pemerintah No. 0/0 | - |
4. | Pasal 32 Ayat 5 | Peraturan Pemerintah No. 6/2020 | BANGUNAN DAN INSTALASI DI LAUT |
5. | Pasal 33 Ayat - | Peraturan Pemerintah No. 6/2020 | BANGUNAN DAN INSTALASI DI LAUT |
6. | Pasal 36 Ayat 4 | Peraturan Pemerintah No. 0/0 | - |
7. | Pasal 38 Ayat 2 | Peraturan Pemerintah No. 0/0 | - |
8. | Pasal 43 Ayat 0 | Peraturan Pemerintah No. 32/2019 | Rencana Tata Ruang Laut Nasional |
9. | Pasal 47 Ayat 4 | Peraturan Pemerintah No. 6/2020 | BANGUNAN DAN INSTALASI DI LAUT |
10. | Pasal 67 Ayat 0 | Peraturan Presiden No. 178/2014 | Badan Keamanan Laut |
11. | Pasal 69 Ayat 4 | Peraturan Pemerintah No. 0/0 | - |
12. | Pasal 70 Ayat 5 | Peraturan Pemerintah No. 0/0 | - |
No | UU | Deskripsi | Aksi |
---|---|---|---|
1. | Pasal No. 32/2014 | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Kelautan) menjadi landasan pengaturan untuk mendukung Pembangunan Kelautan secara optimal dan terpadu, memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan.
Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU Kelautan beserta undang-undang perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksana undang-undang, dan lampiran penjelasan undang-undang. |