Beranda / Profil
PROFIL UU
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014
Nomor
23
Tahun
2013

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014

Nomor
: 23
Tanggal Disahkan
: 14 Nopember 2013
Tanggal Diundangkan
: 14 Nopember 2013
LN
: 182
TLN
: 5462
File
:
Referensi RUU
:
Abstrak
  • TAHUN ANGGARAN 2014- BELANJA NEGARA- ANGGARAN PENDAPATAN

    2013

    UU NO. 23, LN 2013/NO. 182, TLN. NO. 5462, LL SETNEG : 61 HLM

    UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014

    - Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 antara Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah telah memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah yang termuat dalam Surat Keputusan DPD Nomor 15/DPD RI/I/2013-2014 tanggal 1 Oktober 2013, dilanjutlam dengan membentuk Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.
    - Dasar Hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
    - Dalam Undang-undang ini diatur tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2014 sebagaimana telah dibahas dan disepakati bersama, baik dalam Pembicaraan Pendahuluan maupun Pembicaraan Tingkat I Pembahasan Rancangan APBN Tahun Anggaran 2014 antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

    CATATAN :

    - Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 14 November 2013, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.
    - Undang-Undang ini terdiri 39 Pasal.
    - Penjelasan 22 hlm dan lampiran 9 hlm.






Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korekku
  • Badan Anggaran
Status
  • Diubah UU - UU No. 12 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 11
    Ayat 6
    Peraturan Menteri Keuangan No. 196/PMK.07/2013
    Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat Serta Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014
    2.
    Pasal 11
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Keuangan No. 61/PMK.07/2014
    Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2014
    3.
    Pasal 12
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0
    -
    4.
    Pasal 14
    Ayat 12
    Peraturan Menteri Keuangan No. 11/PMK.011//2014
    Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2014
    5.
    Pasal 17
    Ayat 6
    Peraturan Menteri Keuangan No. 7/PMK.02//2014
    Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014
    6.
    Pasal 21
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0
    -
    7.
    Pasal 22
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0
    -
    8.
    Pasal 24
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 86/2014
    TENTANG PENAMBAHAN PEI{YERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
    9.
    Pasal 26
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0
    -
    10.
    Pasal 27
    Ayat -
    Peraturan Menteri Keuangan No. 7/PMK.02/2014
    Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014
    11.
    Pasal 28
    Ayat 5
    Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0
    -
    12.
    Pasal 29
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Keuangan No. 67/PMK.06//2014
    Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah Yang Diurus/ Dikelola Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
    13.
    Pasal 30
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 7/PMK.02//2014
    Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014
    14.
    Pasal 31
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Keuangan No. 7/PMK.02//2014
    Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014
    15.
    Pasal 32
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 7/PMK.02//2014
    Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014
    16.
    Pasal 8
    Ayat 4
    Keputusan Presiden No. 29/2013
    Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Data tidak ditemukan.
Anotasi
    Data tidak ditemukan.