Beranda / Profil
PROFIL UU
Sistem Perbukuan
Nomor
3
Tahun
2017

Sistem Perbukuan

Nomor
: 3
Tanggal Disahkan
: 24 Mei 2017
Tanggal Diundangkan
: 29 Mei 2017
LN
: 102
TLN
: 6053
File
:
Referensi RUU
:
Abstrak
  • PERBUKUAN - SISTEM

    2017

    UU NO. 3, LN 2017/NO. 102, TLN NO. 6053, LL SETNEG : 46 HLM

    UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PEMBUKUAN

    - Untuk menjamin tersedianya buku bermutu, murah, dan merata, diperlukan tata kelola perbukuan yang dapat dipertanggungjawabkan melalui pengaturan sistem perbukuan secara sistematis, menyeluruh, dan terpadu. Pengaturan perbukuan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum diatur secara komprehensif; sehingga perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Perbukuan;
    - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 20, Pasal2l, Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang pelaku perbukuan (Penulis, Penerjemah, Penyadur, Editor, Desainer, Ilustrator, Pencetak, Pengembang Buku Elektronik, Penerbit, dan Toko Buku) kemudian bentuk, jenis, dan isi Buku, hak dan kewajiban masyarakat dan pelaku perbukuan, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerolehan Naskah Buku, Penerbitan, Pencetakan, pengembangan buku elektronik, Pendistribusian, Penggunaan, Penyediaan, dan pengawasan. Untuk menjamin pelaksanaan penegakan hukum, diatur pula sanksi administratif bagi Setiap Orang yang melanggar beberapa ketentuan dalam Undang-Undang ini.
    - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang tanggung jawab dan kewenangan; usaha Jasa Konstruksi; penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi; keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi; tenaga kerja konstruksi; pembinaan; sistem informasi Jasa Konstruksi; partisipasi masyarakat; penyelesaian sengketa; sanksi administratif; dan ketentuan peralihan.

    CATATAN :

    - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Mei 2017.
    - Undang-Undang ini terdiri dari 12 Bab dan 72 Pasal.
    - Penjelasan 17 hlm
    - Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
    - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbukuan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korkesra
  • Komisi X
Status
    Data tidak ditemukan.
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 25
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 75/2019
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan
    2.
    Pasal 27
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 75/2019
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan
    3.
    Pasal 29
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 75/2019
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan
    4.
    Pasal 31
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0/0
    Belum ditetapkan
    5.
    Pasal 34
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 75/2019
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan
    6.
    Pasal 35
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 75/2019
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan
    7.
    Pasal 43
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 75/2019
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan
    8.
    Pasal 44
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 75/2019
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan
    9.
    Pasal 46
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 75/2019
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan
    10.
    Pasal 53
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 75/2019
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan
    11.
    Pasal 54
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 75/2019
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan
    12.
    Pasal 55
    Ayat 2
    Peraturan Presiden No. 75/2019
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perbukuan
    13.
    Pasal 59
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22/2022
    Standar Mutu Buku, Standar Proses dan Kaidah Pemerolehan Naskah, serta Standar Proses dan Kaidah Penerbitan Buku
    14.
    Pasal 6
    Ayat 9
    Peraturan Pemerintah No. 75/2019
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan
    15.
    Pasal 60
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 75/2019
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan
    16.
    Pasal 63
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0/0
    Belum ditetapkan
    17.
    Pasal 64
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22/2022
    Standar Mutu Buku, Standar Proses dan Kaidah Pemerolehan Naskah, serta Standar Proses dan Kaidah Penerbitan Buku
    18.
    Pasal 65
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0/0
    Belum ditetapkan
    19.
    Pasal 65
    Ayat 5
    Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 25/2022
    Penilaian Buku Pendidikan
    20.
    Pasal 66
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 75/2019
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan
    21.
    Pasal 68
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 75/2019
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan
    22.
    Pasal 69
    Ayat 5
    Peraturan Pemerintah No. 75/2019
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Data tidak ditemukan.
Anotasi
    Data tidak ditemukan.