Beranda / Profil
PROFIL UU
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Nomor
9
Tahun
2018

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Nomor
: 9
Tanggal Disahkan
: 23 Agustus 2018
Tanggal Diundangkan
: 23 Agustus 2018
LN
: 147
TLN
: 6245
File
:
Referensi RUU
:
Abstrak
  • BUKAN PAJAK - PENERIMAAN NEGARA

    2018

    UU NO. 9, LN 2018/NO. 147, TLN NO. 6245, LL SETNEG : 65 HLM

    UNDANG-UNDANG TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

    - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, tata kelola, pengelolaan keuangan negara, dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang baru; dengan membentuk Undang-Undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
    - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23, Pasal 23A, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Definisi PNBP, objek dan subjek PNBP, pengaturan tarif PNBP termasuk pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0 % (nol persen), penggunaan, pengawasan, pemeriksaan, keberatan, keringanan, dan pengaturan kewenangan pengelolaan PNBP antara Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal (Chief Financial Officer) dan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (Chief Operational Officer) di bidang PNBP.

    CATATAN :

    - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 Agustus 2018.
    - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.
    - Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun terhltung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
    - Undang-Undang ini terdiri dari 13 Bab dan 73 Pasal.
    - Penjelasan 27 hlm.
Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korekku
  • Komisi XI
Status
  • Mencabut UU - UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 10
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.06/2019
    Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
    2.
    Pasal 11
    Ayat 2
    Peraturan Menteri No. 0/0
    -
    3.
    Pasal 12
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 26/2022
    Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia
    4.
    Pasal 14
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 69/2020
    Tata Cara Penetapan Tarif Atas Jenispenerimaan Negara Bukan Pajak
    5.
    Pasal 19
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 58/2020
    Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
    6.
    Pasal 4
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 74/2019
    Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Standardisasi Nasional
    7.
    Pasal 40
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 58/2020
    Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
    8.
    Pasal 44
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 58/2020
    Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
    9.
    Pasal 46
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 58/2020
    Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
    10.
    Pasal 57
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 1/2021
    Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
    11.
    Pasal 61
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 59/2020
    Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, Dan Penerimaan Negara Bukan Pajak
    12.
    Pasal 62
    Ayat 7
    Peraturan Pemerintah No. 59/2020
    Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, Dan Penerimaan Negara Bukan Pajak
    13.
    Pasal 65
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 59/2020
    Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, Dan Penerimaan Negara Bukan Pajak
    14.
    Pasal 7
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 81/2019
    Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
    15.
    Pasal 8
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 30/2018
    Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Standarisasi Nasional
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Data tidak ditemukan.
Anotasi
    Data tidak ditemukan.