Beranda / Profil
PROFIL UU
Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani
Nomor
19
Tahun
2013

Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

Nomor
: 19
Tanggal Disahkan
: 06 Agustus 2013
Tanggal Diundangkan
: 06 Agustus 2013
LN
: 131
TLN
: 5433
File
:
Referensi RUU
:
Abstrak
  • PEMBERDAYAAN PETANI- PERLINDUNGAN

    2013

    UU NO. 19, LN 2013/NO. 131, TLN. NO. 5433, LL SETNEG : 65 HLM

    UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

    - Peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku belum mengatur perlindungan dan pemberdayaan petani secara komprehensif, sistemik, dan holistik, sehingga perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
    - Dasar Hukum undang-undang ini adalah : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068).
    - Dalam Undang-undang ini diatur tentang : Perencanaan, Perlindungan Petani, Pemberdayaan Petani, Pembiayaan dan Pendanaan, Pengawasan, Peran serta Masyarakat, dan.Ketentuan Pidana.

    CATATAN :

    - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 6 Agustus 2013.
    - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Perlindungan dan Pemberdayaan Petani masih tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
    - Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
    - Undang-Undang ini terdiri 10 Bab dan 108 Pasal.
    - Penjelasan 26 hlm.







Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang
  • Komisi IV
Status
  • bertentangan dengan UUD 1945 Putusan Mahkamah Konstitusi - Pasal 59 dalam Frasa “hak sewa” Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertentangan dengan UUD NRI 1945
  • bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 Putusan Mahkamah Konstitusi - Pasal 70 ayat (1) bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai “termasuk kelembagaan petani yang dibentuk oleh para petani”;
  • bertentangan dengan UUD 1945 Putusan Mahkamah Konstitusi - Pasal 71 selengkapnya menjadi, “Petani bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaiaman dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1)”
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 31
    Ayat 5
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    2.
    Pasal 36
    Ayat 0
    Peraturan Menteri Pertanian No. 39/Permentan/HM.130/8/2018
    Sistem Peringatan Dini Dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim
    3.
    Pasal 37
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Pertanian No. 40/Permentan/SR.230/7/2015/2015
    tentang Fasilitas Asuransi Petani
    4.
    Pasal 39
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Pertanian No. 40/PERMENTAN/SR.230/7/2015
    Fasilitasi Asuransi Pertanian
    5.
    Pasal 42
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Pertanian No. 120/PERMENTAN/OT.140/10/2014
    Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Sertifikasi Kompetensi Petani
    6.
    Pasal 43
    Ayat 5
    Peraturan Menteri Pertanian No. 120/PERMENTAN/OT.140/10/2014
    Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Sertifikasi Kompetensi Petani
    7.
    Pasal 44
    Ayat 0
    Peraturan Menteri Pertanian No. 44/Permentan/OT.140/10/2009
    Pedoman Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman Yang Baik (Good Handling Practices)
    8.
    Pasal 51
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    9.
    Pasal 65
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 65/2019
    Jaminan Luasan Lahan Pertanian
    10.
    Pasal 87
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 81/2020
    Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2020 Tentang Pembiayaan Usaha Tani
    11.
    Pasal 91
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 81/2020
    Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2020 Tentang Pembiayaan Usaha Tani
    12.
    Pasal 99
    Ayat 0
    Peraturan Menteri No. 0/0
    -
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Data tidak ditemukan.
Anotasi
    Data tidak ditemukan.