Beranda / Profil
PROFIL UU
Keantariksaan
Nomor
21
Tahun
2013

Keantariksaan

Nomor
: 21
Tanggal Disahkan
: 06 Agustus 2013
Tanggal Diundangkan
: 06 Agustus 2013
LN
: 133
TLN
: 5435
File
:
Referensi RUU
:
Abstrak
  • KEANTARIKSAAN

    2013

    UU NO. 21, LN 2013/NO. 133, TLN. NO. 5435, LL SETNEG : 64 HLM

    UNDANG-UNDANG TENTANG KEANTARIKSAAN

    - Peraturan perundang-undangan Keantariksaan saat ini belum mengatur secara terpadu dan komprehensif serta belum menjadi landasan hukum bagi Penyelenggaraan Keantariksaan, sehingga perlu membentuk Undang-Undang tentang Keantariksaan.
    - Dasar Hukum: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    - Dalam Undang-undang ini diatur tentang kegiatan Keantariksaan; Penyelenggaraan Keantariksaan; pembinaan; Bandar Antariksa; Keamanan dan Keselamatan; penanggulangan benda jatuh Antariksa serta pencarian dan pertolongan antariksawan; pendaftaran; kerja sama internasional; tanggung jawab dan ganti rugi; asuransi, penjaminan, dan fasilitas; pelestarian lingkungan; pendanaan; peran serta masyarakat; dan sanksi.

    CATATAN :

    - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 6 Agustus 2013.
    - Pada saat Undang-Undang ini berlaku, pembangunan dan pengoperasian stasiun bumi yang telah ada wajib dilaporkan pengoperasiannya paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
    - Peraturan Pemerintah yang diamanatkan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
    - Undang-Undang ini terdiri 19 Bab dan 105 Pasal.
    - Penjelasan 20 hlm.













Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korkesra
  • Komisi VII
Status
    Data tidak ditemukan.
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 23
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 11/2018
    Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Penginderaan Jauh
    2.
    Pasal 27
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 7/2023
    Penguasaan Teknologi Keantariksaan
    3.
    Pasal 36
    Ayat -
    Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional No. 0/0
    -
    4.
    Pasal 37
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    RPP tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan
    5.
    Pasal 38
    Ayat 4
    Peraturan Presiden No. 49/2015
    Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
    6.
    Pasal 40
    Ayat 5
    Peraturan Presiden No. 45/2017
    Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan Tahun 2016-2040
    7.
    Pasal 50
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    8.
    Pasal 57
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 7/2023
    Penguasaan Teknologi Keantariksaan
    9.
    Pasal 68
    Ayat -
    Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional No. 0/0
    -
    10.
    Pasal 69
    Ayat 5
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    11.
    Pasal 83
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    12.
    Pasal 84
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    13.
    Pasal 92
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 7/2023
    Penguasaan Teknologi Keantariksaan
    14.
    Pasal 94
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Data tidak ditemukan.
Anotasi
    Data tidak ditemukan.