ZAKAT - PENGELOLAAN

1999

UU NO. 38, LN 1999 / NO. 164, TLN. NO. 3885, LL SETKAB : 14 HLM

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

- Penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam Indonesia yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat. Zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu. Upaya menyempurnakan sistem pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan. Atas dasar hal-hal tersebut di atas, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat.
- Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 29, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara; Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Asas dan Tujuan; Organisasi Pengelolaan Zakat; Pengumpulan Zakat; Pendayagunaan Zakat; Pengawasan; dan Sanksi.

CATATAN :

- Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 23 September 1999.
- Selambat-lambatnya dua tahun sejak diundangkannya undang-undang ini, setiap organisasi pengelolaan zakat yang telah ada wajib menyesuaikan menurut ketentuan Undang-undang ini.
- Undang-undang ini terdiri dari 10 Bab dan 25 Pasal.
- Penjelasan 6 hlm.