Beranda / Profil
PROFIL UU
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Nomor
2
Tahun
2009

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Nomor
: 2
Tanggal Disahkan
: 12 Januari 2009
Tanggal Diundangkan
: 12 Januari 2009
LN
: 2
TLN
: 4957
File
:
Referensi RUU
:
Abstrak
  • EKSPOR INDONESIA-LEMBAGA PEMBIAYAAN

    2009

    UU NO. 2, LN 2009/NO. 2, TLN. NO. 4957, LL SETNEG : 42 HLM

    UNDANG-UNDANG TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

    - Untuk mempercepat laju pertumbuhan perdagangan luar negeri Indonesia dan meningkatkan daya saing pelaku bisnis, diperlukan suatu lembaga pembiayaan independen yang mampu menyediakan pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa lainnya. Atas dasar pertimbangan tersebut, perlu membentuk Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
    - Dasar Hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    - Dalam Undang-undang ini diatur tentang : Pembiayaan Ekspor Nasional, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Organisasi, Pembinaan dan Pengawasan, Bantuan Hukum, Sanksi Administratif, dan Ketentuan Pidana.

    CATATAN :

    - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Januari 2009.
    - Dalam menjalankan kegiatannya, baik dalam melakukan Pembiayaan, Penjaminan, maupun Asuransi, LPEI tunduk pada Undang Undang ini dan peraturan pelaksanaannya.
    - LPEI sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ini dapat menggunakan nama Indonesia Eximbank.
    - Undang-Undang ini terdiri 10 Bab dan 49 Pasal.
    - Penjelasan 21 hlm.
Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korekku
  • Komisi XI
Status
    Data tidak ditemukan.
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 17
    Ayat 5
    Peraturan Menteri Keuangan No. 208/PMK.06/2021
    Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, Dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
    2.
    Pasal 18
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.08/2015
    Penugasan Khusus Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
    3.
    Pasal 19
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 73/2010
    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor Indonesia
    4.
    Pasal 20
    Ayat 3
    Keputusan Menteri No. 0/0
    -
    5.
    Pasal 21
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 260/PMK.06/2015
    Tata Cara Penetapan Penggunaan Surplus dan Kapitalisasi Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
    6.
    Pasal 23
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 9/2011
    Tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Dari Pemerintah Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
    7.
    Pasal 25
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2009
    Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
    8.
    Pasal 25
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2009
    Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
    9.
    Pasal 31
    Ayat 3
    Peraturan Direktur Eksekutif No. 0/0
    -
    10.
    Pasal 35
    Ayat -
    Peraturan Menteri Keuangan No. 162/PMK.06/2010
    Tata Cara Penghapusbukuan Aktiva Tetap Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
    11.
    Pasal 37
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 231/PMK.06/2016
    Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Perubahan Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
    12.
    Pasal 4
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 43/2019
    Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional
    13.
    Pasal 40
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Keuangan No. 58/PMK.06/2020
    Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
    14.
    Pasal 42
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 208/PMK.06/2021
    Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, Dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Data tidak ditemukan.
Anotasi
    Data tidak ditemukan.