Beranda / Profil
PROFIL UU
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Nomor
18
Tahun
1997

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Nomor
: 18
Tanggal Disahkan
: 23 Mei 1997
Tanggal Diundangkan
: 23 Mei 1997
LN
: 41
TLN
: 3685
File
:
Referensi RUU
:
Abstrak
  • RETRIBUSI DAERAH - PAJAK DAERAH

    1997

    UU NO. 18, LN 1997 / NO. 41, TLN. NO. 3685, LL SETNEG : 59 HLM

    UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

    - Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, dalam perkembangannya telah menghasilkan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional, yang perlu dilanjutkan dengan dukungan pemerintah dan seluruh potensi masyarakat, karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah Tingkat II. Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan umum Pajak Daerah dan Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah serta peratuan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang lama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu diadakan pembaharuan sistem perpajakan daerah dan retribusi daerah yang mengarah pada sistem yang sederhana, adil, efektif dan efisien, yang dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah. Atas dasar pertimbangan tersebut, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
    - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945; dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
    - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Pajak; Retribusi; Pengambilan Kelebihan Pembayaran; Kedaluarsa Penagihan; Pembukuan Pemeriksaan; Ketentuan Khusus; Ketetuan Pidana; dan Penyidikan.

    CATATAN :

    - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 Mei 1997.
    - Pajak dan retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.
    - Undang-undang ini terdiri dari 11 Bab dan 46 Pasal.
    - Penjelasan 31 hlm.
Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korekku
  • Komisi XI
Status
  • Mencabut Stbl. - 1934 No. 718
  • Mencabut Stbl. - 1936 No. 671
  • Mencabut Stbl. - 1939 No. 226
  • Mencabut Stbl. - 1949 No. 317
  • Mencabut Stbl. - 1949 No. 376
  • Mencabut UU - No. 12/1947
  • Mencabut UU - No. 14/1947
  • Mencabut UU Drt. - No. 11/1957
  • Mencabut UU Drt. - No. 12/1957
  • Mencabut UU Drt. - No. 27/1957
  • Mencabut UU - No. 74/1958
  • Mencabut UU - No. 87/1958
  • Mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang - No. 8/1959
  • Mencabut UU - No. 27 Prp/1959
  • Mencabut UU - No. 10/1968
  • Mengubah UU - No. 32/1956
  • Diubah UU - No. 34/2000
  • Dicabut UU - No. 28/2009
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 11
    Ayat 4
    Peraturan Bupati No. 8/2016
    Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
    2.
    Pasal 15
    Ayat 1
    Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 4/2002
    Ketentuan Umum Pajak Daerah
    3.
    Pasal 17
    Ayat 3
    Keputusan Gubernur No. 51/2003
    Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi
    4.
    Pasal 18
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 66/2001
    Retribusi Daerah
    5.
    Pasal 18
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 20/1997
    Retribusi Daerah
    6.
    Pasal 2
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 65/2001
    Pajak Daerah
    7.
    Pasal 2
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 21/1997
    PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
    8.
    Pasal 2
    Ayat 6
    Peraturan Pemerintah No. 21/1997
    Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
    9.
    Pasal 22
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 20/1997
    PP No. 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah
    10.
    Pasal 24
    Ayat 1
    Peraturan Daerah Provinsi No. 3/1999
    Retribusi Daerah
    11.
    Pasal 25
    Ayat 6
    Peraturan Pemerintah No. 20/1997
    Retribusi Daerah
    12.
    Pasal 3
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 19/1997
    Pajak Daerah
    13.
    Pasal 3
    Ayat 3
    Peraturan Daerah Provinsi No. 7/1998
    Penyelenggaraan Hiburan dan Pajak Hiburan
    14.
    Pasal 30
    Ayat 8
    Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 4/2002
    Ketentuan Umum Pajak Daerah
    15.
    Pasal 33
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 19/1997
    Pajak Daerah
    16.
    Pasal 34
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 172/1997
    Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan
    17.
    Pasal 35
    Ayat 3
    Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 173/1997
    Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah
    18.
    Pasal 40
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    0
    19.
    Pasal 5
    Ayat 6
    Peraturan Pemerintah No. 19/1997
    Pajak Daerah
    20.
    Pasal 8
    Ayat 1
    Peraturan Gubernur No. 50/2007
    Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak yang Pajaknya Ditetapkan oleh Gubernur
    21.
    Pasal 8
    Ayat 2
    Peraturan Gubernur No. 50/2007
    Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak yang Pejaknya Ditetapkan oleh Gubernur
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Data tidak ditemukan.
Anotasi
    Data tidak ditemukan.