Beranda / Profil
PROFIL UU
Pos
Nomor
38
Tahun
2009

Pos

Nomor
: 38
Tanggal Disahkan
: 14 Oktober 2009
Tanggal Diundangkan
: 14 Oktober 2009
LN
: 146
TLN
: 5065
File
:
Referensi RUU
:
Abstrak
  • POS

    2009

    UU NO. 38, LN. 2009/NO.146, TLN. NO. 5065, LL SETNEG : 30 HLM

    UNDANG-UNDANG TENTANG POS

    - Pos merupakan sarana komunikasi dan informasi yang mempunyai peran penting dan strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan, mendukung persatuan dan kesatuan, mencerdaskan kehidupan bangsa, mendukung kegiatan ekonomi, serta meningkatkan hubungan antarbangsa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi di bidang pos, sehingga perlu membentuk Undang-Undang tentang Pos yang baru.
    - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 28F, Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    - Dalam Undang-undang ini diatur tentang Asas dan Tujuan; Penyelenggaraan Pos; Prangko dan Kode Pos; Hak dan Kewajiban; Pemeriksaan Kiriman; Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos; Penyidikan; Sanksi Administratif; danKetentuan Pidana.

    CATATAN :

    - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 14 Oktober 2009.
    - Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, badan atau perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos, tetap dapat menjalankan kegiatannya dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku wajib menyesuaikan dengan Undang-Undang ini.
    - Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-Undang ini.
    - Untuk mempersiapkan badan usaha milik negara dalam menghadapi pembukaan akses pasar, perlu dilakukan upaya penyehatan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
    - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
    - Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya dari Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
    - Undang-Undang ini terdiri dari 12 Bab dan 53 Pasal.
    - Penjelasan 11 hlm.


Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang
  • Komisi I
Status
  • Mencabut UU - UU No. 6 Tahun 1984 tentang Pos
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 10
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 15/2013
    Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 Tentang Pos
    2.
    Pasal 14
    Ayat (5)
    Peraturan Pemerintah No. 15/2013
    Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 Tentang Pos
    3.
    Pasal 15
    Ayat (6)
    Peraturan Pemerintah No. 15/2013
    Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 Tentang Pos
    4.
    Pasal 18
    Ayat (3)
    Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1/2012
    Formula Tarif Layanan Pos Komersial
    5.
    Pasal 19
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 15/2013
    Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 Tentang Pos
    6.
    Pasal 25
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 15/2013
    Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 Tentang Pos
    7.
    Pasal 34
    Ayat (2)
    Peraturan Menteri Keuangan No. 199/2019
    Ketentuan Kepabeanan, Cukai, Dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman.
    8.
    Pasal 36
    Ayat (6)
    Peraturan Pemerintah No. 15/2013
    Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 Tentang Pos
    9.
    Pasal 39
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 15/2013
    Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 Tentang Pos
    10.
    Pasal 41
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 15/2013
    Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 Tentang Pos
    11.
    Pasal 5
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 15/2013
    Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos
    12.
    Pasal 51
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    13.
    Pasal 7
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 15/2013
    Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos
    14.
    Pasal 8
    Ayat (1)
    Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 7/2017
    Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos sebagaimana telah diubah dengan Dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pos.
    15.
    Pasal 8
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 15/2013
    Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 Tentang Pos
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Data tidak ditemukan.
Anotasi
    Data tidak ditemukan.