Beranda / Profil
PROFIL UU
Kearsipan
Nomor
43
Tahun
2009

Kearsipan

Nomor
: 43
Tanggal Disahkan
: 23 Oktober 2009
Tanggal Diundangkan
: 23 Oktober 2009
LN
: 152
TLN
: 5071
File
:
Referensi RUU
:
Abstrak
  • KEARSIPAN

    2009

    UU NO. 43, LN. 2009/NO.152, TLN. NO. 5071, LL SETNEG : 82 HLM

    UNDANG-UNDANG TENTANG KEARSIPAN

    - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dipengaruhi oleh perkembangan tantangan nasional dan global serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga perlu membentuk Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kearsipan.
    - Dasar Hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28FUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang: a. pengertian dan batasan penyelenggaraan kearsipan; b. asas, tujuan, dan ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan; c. sistem kearsipan nasional, sistem informasi kearsipan nasional, dan jaringan informasi kearsipan nasional; d. penyelenggaraan kearsipan; e. pengelolaan arsip; f. autentikasi; g. pembinaan kearsipan; h. organisasi; i. pendanaan; j. sumber daya manusia; k. prasarana dan sarana; l. pelindungan dan penyelamatan arsip; m. sosialisasi; n. peran serta masyarakat dan organisasi profesi; dan o. sanksi administratif dan ketentuan pidana.

    CATATAN :

    - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 Oktober 2009.
    - Peraturan pemerintah yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.
    - Peraturan kepala ANRI yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.
    - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
    - Undang-Undang ini terdiri 11 Bab dan 92 Pasal.
    - Penjelasan 30 hlm.


Bidang
  • Komisi II
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
Status
  • Mencabut UU - UU No. 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 15
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 28/2012
    Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
    2.
    Pasal 30
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 28/2012
    Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
    3.
    Pasal 46
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 28/2012
    Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
    4.
    Pasal 47
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 28/2012
    Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
    5.
    Pasal 48
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 28/2012
    Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
    6.
    Pasal 52
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 28/2012
    Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
    7.
    Pasal 55
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 28/2012
    Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
    8.
    Pasal 67
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 28/2012
    Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
    9.
    Pasal 68
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 28/2012
    Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Data tidak ditemukan.
Anotasi
    Data tidak ditemukan.