Beranda / Profil
PROFIL UU
Perbankan
Nomor
7
Tahun
1992

Perbankan

Nomor
: 7
Tanggal Disahkan
: 25 Maret 1992
Tanggal Diundangkan
: 25 Maret 1992
LN
: 31
TLN
: 3472
File
:
Referensi RUU
:
Abstrak
  • PERBANKAN

    1992

    UU NO. 7, LN 1992 / NO. 31, TLN. NO. 3472, LL SETKAB : 68 HLM

    UNDANG-UNDANG TENTANG PERBANKAN

    - Perkembangan perekonomian nasional maupun internasional yang senantiasa bergerak cepat disertai dengan tantangan-tantangan yang semakin luas, harus selalu diikuti secara tanggap oleh perbankan nasional dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan dan beberapa Undang-undang di bidang perbankan lainnya yang berlaku sampai saat ini, sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian nasional maupun internasional, sehingga perlu disusun Undang-undang baru tentang Perbankan.
    - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; Undang-undang Nomor 12 11Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral; dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang.
    - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Jenis dan Usaha Bank; Perizinan, Bentuk Hukum dan Kepemilikan; Pembinaan dan Pengawasan; Dewan Komisaris, Direksi dan Tenaga Asing; Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif.

    CATATAN :

    - Undang-Undang mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Maret 1992.
    - Lembaga Keuangan Bukan Bank yang telah memiliki izin usaha dari Menteri pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dapat menyesuaikan kegiatan usahanya sebagai bank berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini.
    - Peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-undang ini sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dicabut, diganti atau diperbaharui.
    - Undang-undang ini terdiri dari 10 Bab dan 61 Pasal.
    - Penjelasan 35 hlm.
Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korekku
  • Komisi XI
Status
  • Mencabut Stbl. - Stbl. 1929 No. 357
  • Mencabut UU - UU No. 12/1962, UU No. 14/1967
  • Diubah UU - UU No. 10/1998
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 11
    Ayat 5
    Peraturan Bank Indonesia No. 32/POJK.003/2018
    Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum.
    2.
    Pasal 12
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 83/1999
    Kerjasama antara Pemerintah dan Bank Umum dalam Rangka Pembiayaan Kredit Usaha Tani
    3.
    Pasal 12
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 83/1999
    Kerjasama antara Pemerintah dan Bank Umum Dalam Rangka Pembiayaan Kredit Usaha Tani.
    4.
    Pasal 13
    Ayat -
    Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.03/2021
    Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
    5.
    Pasal 16
    Ayat 5
    Peraturan Pemerintah No. 71/1992
    Bank Perkreditan Rakyat
    6.
    Pasal 16
    Ayat 6
    Peraturan Pemerintah No. 71/1992
    Bank Perkreditan Rakyat
    7.
    Pasal 16
    Ayat 3
    Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2021
    Bank Umum
    8.
    Pasal 17
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 70/1992
    Bank Umum
    9.
    Pasal 18
    Ayat 4
    Peraturan Bank Indonesia No. -/-
    -
    10.
    Pasal 19
    Ayat 2
    Peraturan Bank Indonesia No. -/-
    -
    11.
    Pasal 20
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 70/1992
    Bank Umum
    12.
    Pasal 20
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 24/1999
    Ketentuan Dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu Dan Kantor Perwakilan Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri.
    13.
    Pasal 21
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 71/1992
    Bank Perkreditan Rakyat
    14.
    Pasal 22
    Ayat 2
    Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2021
    Bank Umum
    15.
    Pasal 26
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 29/1999
    Pembelian Saham Bank Umum.
    16.
    Pasal 28
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 70/1992
    Bank Umum
    17.
    Pasal 28
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 28/1999
    Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank
    18.
    Pasal 30
    Ayat 1
    Peraturan Bank Indonesia No. -/-
    -
    19.
    Pasal 33
    Ayat 2
    Peraturan Bank Indonesia No. -/-
    -
    20.
    Pasal 34
    Ayat 1
    Peraturan Bank Indonesia No. -/-
    -
    21.
    Pasal 35
    Ayat -
    Peraturan Bank Indonesia No. -/-
    -
    22.
    Pasal 37A
    Ayat 9
    Peraturan Pemerintah No. 47/2001
    Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
    23.
    Pasal 39
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 70/1992
    Bank Umum
    24.
    Pasal 44
    Ayat 2
    Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000
    Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank
    25.
    Pasal 52
    Ayat 3
    Peraturan Bank Indonesia No. -/-
    -
    26.
    Pasal 58
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 71/1992
    Bank Perkreditan Rakyat
    27.
    Pasal 6
    Ayat -
    Peraturan Bank Indonesia No. 15/13/PBI/2013
    Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah
    28.
    Pasal 7
    Ayat -
    Peraturan Bank Indonesia No. 15/11/2013
    Prinsip Kehati-Hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal.
    29.
    Pasal 8
    Ayat 2
    Peraturan Bank Indonesia No. 23/2/PBI/2021
    Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 Tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Data tidak ditemukan.
Anotasi
    No UU Deskripsi Aksi
    1.
    Pasal No. 7/1992
    Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merupakan landasan hukum bagi pelaksanaan tata perbankan di Indonesia. Telah beberapa kali dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Beberapa pasal/ayat dalam UU Perbankan telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi. Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU Perbankan yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945, baik dinyatakan inkonstitusional maupun konstitusional bersyarat, yang kemudian ditampilkan bersama dengan undang-undang aslinya. Dokumen ini terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait, dan disertai lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan. Pasal/ayat yang telah dibatalkan oleh MK: 1. Pasal 49 ayat (2) huruf b melalui Putusan MK No. 109/PUU-XII/2014 2. Pasal 40 ayat (1) melalui Putusan MK No. 64/PUU-X/2012
    VIEW

    DOWNLOAD