BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT - ANGGOTA-ANGGOTA - PEMILIHAN UMUM

1975

UU NO. 4, LN 1975 / NO. 38, TLN. NO. 3063 , LL SETKAB : 11 HLM

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT

- Dengan memperhatikan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan Umum dipandang perlu untuk mengadakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomr 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, yang bertujuan untuk menyempurnakan sesuai dengan perkembangan keadaan.
- Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 1 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan Umum; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat; Undang-Undang Nomor 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.
- Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat. Perubahan dalam Undang-Undang Pemilihan Umum ini antara lain:
a. Penambahan perkataan “kecuali apabila Pemerintah mempertimbangkan penggunaan hak memilihnya, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah” pada Pasal 2 ayat (1);
b. Penggantian perkataan “serentak secara berturut-turut dalam satu hari” dalam Pasal 7 ayat (1);
c. Penambahan syarat pendidikan bagi calon anggota;
d. Penghapusan perkataan “Nama calon” dalam Pasal 18 ayat (5);
e. Penambahan ketentuan pada Pasal 23; dan
f. Pergantian kata “orang” dan perkataan “menjadi terpilih” dalam Pasal 27 ayat (4).

CATATAN :

- Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 Nopember 1975.
- Undang-Undang ini terdiri dari 4 Pasal.
- Penjelasan 4 hlm.