J.D.I.H. - Dewan Perwakilan Rakyat

TAHUN 1998

#	TENTANG	TANGGAL DITETAPKAN
1	Larangan Pengenaan Pungutan atas Barang-barang Ekspor.	21-01-1998
2	Perdagangan antar Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II/Pulau.	21-01-1998
3	Penghentian Bantuan Keuangan kepada PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN).	21-01-1998
4	Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Persusuan Nasional.	21-01-1998
5	Penghentian Pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 1997 tentang Program Pengembangan Tebu Rakyat.	21-01-1998
6	Penanaman Modal Asing di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit.	21-01-1998
7	Penetapan Harga Dasar Gabah.	29-01-1998
8	Prosedur Pengusulan, Penetapan dan Evaluasi Organisasi Pemerintahan.	27-03-1998
9	Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara.	31-03-1998
10	Jambore Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	31-03-1998
11	Penyelenggaraan Pengawasan Pembangunan.	01-04-1998
12	Penetapan Harga Dasar Gabah.	13-04-1998
13	Prosedur Pengusulan, Penetapan dan Evaluasi Organisasi Pemerintahan.	13-04-1998
14	Penyusunan RUU tentang Bank Sentral dan RUU tentang Perubahan atas UU tentang Perbankan.	22-04-1998
15	Pengalihan Pembinaan Terhadap Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas yang Sebagian Sahamnya Dimiliki oleh Negara RI kepada Menteri Negara Pendayagunaan BUMN.	06-05-1998
17	Langkah-langkah Terpadu Guna Menyusun atau Menyempurnakan Berbagai Peraturan Perundang-undangan yang Diperlukan untuk Mempercepat Pelaksanaan dan Perwujudan Reformasi di Bidang Politik, Hukum, dan Ekonomi.	05-06-1998
18	Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian.	07-07-1998
19	Penetapan Harga Dasar Gabah.	10-07-1998
20	Penetapan Sumber-sumber Dana Yayasan.	16-07-1998
21	Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan.	23-07-1998
22	Penghapusan Kewajiban Memiliki Rekomendasi Instansi Teknis dalam Permohonan Persetujuan Penanaman Modal.	28-07-1998
23	Penghapusan Ketentuan Kewajiban Memiliki Surat Persetujuan Prinsip dalam Pelaksanaan Realisasi Penanaman Modal di Daerah.	28-07-1998
24	Pemulihan Kewenangan Menteri Pertambangan dan Energi dalam Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Pasir Laut di Daerah Lepas Pantai Perairan Pulau Batam dan Sekitarnya.	01-08-1998
25	Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintah Non-Departemen.	31-08-1998
26	Penghentian Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi dalam Perumusan dan Penyelenggaraan Pemerintahan.	16-09-1998
27	Perubahan atas Inpres Nomor 25 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintah Non-Departemen.	14-10-1998
28	Pelaksanaan Tugas Sekretariat Wakil Presiden.	20-10-1998
29	Koordinasi Tindak Lanjut Ketetapan-Ketetapan MPR RI Hasil Sidang Istimewa MPR RI Tahun 1998.	02-12-1998
30	Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.	02-12-1998
32	Penetapan Harga Dasar Gabah serta Harga Pembelian Gabah dan Beras.	31-12-1998
33	Industri-industri yang Tergolong Strategis.	31-12-1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Instruksi Presiden