Indonesian for Global Justice (IGJ)

Indonesian Human Rights Committee for Sicial Justice (IHCS)

Serikat Petani Indonesia (SPI)

Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa)

Aliansi Petani Indonesia (API)

Solidaritas Perempuan (SP)

Perkumpulan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

Farmers Initiatives for Ecological livelehood and Democracy (FIELD)

Serikat Petani Kelapa Sawit

-

-

19 Maret 2018

22 Nopember 2018

Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum : 1. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; 2. Pemohon I, Penohon II, Pemohon IV, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, Pemohon XIII, dan Pemohon XIV memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 3. Pemohon selebihnya tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 4. Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Mahkamah Konstitusi menyatakan: 1. Menyatakan permohonan Pemohon III, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, dan Pemohon IX tidak dapat diterima; 2. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, Pemohon XIII, dan Pemohon XIV untuk sebagian; 3. Menyatakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan bahwa hanya jenis-jenis perjanjian internasional sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf f dalam Pasal a quo itulah yang mempersyaratkan persetujuan DPR sehingga hanya jenis-jenis perjanjian tersebut yang pengesahannya dilakukan dengan undang-undang; 4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.