Profil Perkara
No. Perkara
47/PUU-X/2012
Tanggal Registrasi
23 Mei 2012
Objek Perkara
Pengujian Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kab. Sarolangun, Tebo, Muaro Jambi dan Kab. Tanjung Jabung Timur
Pasal 9 ayat (4) huruf a
Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), Pasal 25A, Pasal 28C ayat (2) dan 28D ayat (1) UUD 1945
Inti Masalah
Bahwa dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a telah melanggar hak konstitusional para Pemohon baik yang berakibat langsung maupun tidak langsung a. Tidak terciptanya kepastian daerah-daerah pemerintahan untuk kabupaten (Kab. Lingga) dan atau Provinsi (Prop. Kepri) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945; b. Tidak terdapat batasan wilayah yang tegas menurut ketentuan perundang-undangan; c. Tidak terciptanya kesempatan maksimal bagi para Pemohon dan masyarakat Kab. Lingga dan atau masyarakat Provinsi Kepri dalam memperjuangkan hak-hak kolektif sesuai ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945; d. Tidak tercapainya suatu perlindungan dan atau kepastian hukum mengenai batas wilayah dan administrasi pemerintahan bagi para Pemohon.
Data Pemohon
Data Kuasa Hukum Pemohon
Data Perbaikan
Data Kehadiran
Data Putusan
