J.D.I.H. - Dewan Perwakilan Rakyat

TAHUN 2012

#	TENTANG	TANGGAL DITETAPKAN
1	Pengesahan Protocol To Implement The Seventh Package Of Commitment Under The Asean Framework Agreement Of Services/Afas 7 (Protokol Untuk Melaksanakan Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean Di Bidang Jasa)	05-01-2012
2	Komite Nasional Keselamatan Transportasi	05-01-2012
3	Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan	05-01-2012
4	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Daerah	05-01-2012
5	Pengesahan Final Acts Of The Plenipotentiary Conference, Guadalajara, 2010 (Akta-Akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh, Guadajara, 2010)	11-01-2012
6	Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	11-01-2012
7	Pengelolaan Gedung Pusat Kehutanan dan Taman Hutan	16-01-2012
8	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia	17-01-2012
9	Penugasan Kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, Dan Jaksa Agung Untuk Melakukan Penanganan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Terkait Kasus Pt Bank Century Tbk., Yang Berada Di Luar Negeri	20-01-2012
10	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Pembangunan	25-01-2012
11	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Rakyat Bangladesh Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The People’s Republic Of Bangladesh On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service/Official Passports)	02-02-2012
12	Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2010 tentang Badan nasional Penanggulangan Teroris	03-02-2012
13	Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera	06-02-2012
14	Hak Keuangan Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Dan Anggota Komite Inovasi Nasional	07-02-2012
15	Harga Jual Eceran Dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu	07-02-2012
16	Rencana Umum Penanaman Modal	07-02-2012
17	Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, Dan Staf Khusus Wakil Presiden	14-02-2012
18	Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Independent State Of Papua New Guinea For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Negara Berdaulat Papua Nugini Untuk Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan)	23-02-2012
19	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Kroasia Tentang Penghindaran Pajak Berganda Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Croatia For The Avoidance Of Double Taxation With Respect To Taxes On Income)	24-02-2012
20	Pengesahan Agreement On The Privileges And Immunities Of The Association Of Southeast Asian Nations (Persetujuan Tentang Keistimewaan Dan Kekebalan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara)	24-02-2012
21	Pengesahan Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kemitraan Dan Kerja Sama Menyeluruh Antara Republik Indonesia, Di Satu Pihak, Dan Komunitas Eropa Beserta Negara-Negara Anggotanya, Di Pihak Lainnya (Framework Agreement On Comprehensive Partnership And Cooperation Between The Republic Of Indonesia, Of The One Part, And The European Community And Its Member States, Of The Other Part)	24-02-2012
22	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Komite Ekonomi Nasional	02-03-2012
23	Pengesahan Agreement Between The Goverment Of The Republic Of Indonesia And The Goverment Of The Republic Of Zimbabwe For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income And Capital Gaius (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Zimbabwe Untuk Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berhubungan Dengan Pajak Atas Penghasilan Dan Atas Keuntungan Pemindah Tanganan Harta)	02-03-2012
24	Pengesahan Agreement Between The Goverment Og The Republic Of Indonesia And The Goverment Of The Hong Kong Special Administrative Region Of The People's Republic Of China For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Hong Kong Wilayah Administratif Khusus Republik Rakyat Cina Untuk Penghindaran Pengenaan Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan Beserta Protokolnya	02-03-2012
25	Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi	02-03-2012
26	Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional	05-03-2012
27	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Suriname Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Suriname For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect Of Taxes On Income)	05-03-2012
28	Rencana Tata Ruang Pulau Jawa - Bali	16-03-2012
29	Pengesahan Annex Iii, Annex Iv, Annex V, And Annex Vi Of The International Convention For The Prevention Of Pollution From Ship 1973 As Modified By The Protocol Of 1978 Relating The Neto (Lampiran Iii, Lampiran Iv. Lampiran V, Dan Lampiran Vi Dari Konvensi Internasional Tahun 1973 Tentang Pencegahan Pencemaran Dari Kapal Sebagaimana Diubah Dengan Protokol Tahun 1978 Yang Terkait Daripadanya)	20-03-2012
30	Pengesahan International Convention Maritime Search And Rescue, 1979 With Annex And 1998 Amendement To The International Convention On Maritime Search And Rescue, 1979 (Resolution Maritime Safety Committee 70 (69)) (Konvensi Internasional Tentang Pencarian Dan Pertolongan Maritim, 1979 Beserta Lampiran Dan Perubahan Tahun 1998 Terhadap Konvensi Internasional Tentang Pencarian Dan Pertolongan Maritim, 1979) (Resolusi Komite Keselamatan Maritim 70 (69))	20-03-2012
31	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Maroko Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan (Agreement Between The Goverment Of The Republic Og Indonesia And The Goverment Of The Kingdom Of Morocco For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income)	20-03-2012
32	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Argentina Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Goverment Of The Republic Of Indonesia And The Goverment Of The Argentine Republic On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Official Or Service Passports)	20-03-2012
33	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional	20-03-2012
34	Tunjangan Khusus Wilayah Pulau - Pulau Kecil Terluar Dan Atau Wilayah Perbatasan Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Bertugas Secara Penuh Pada Wilayah Pulau - Pulau Kecil Terluar Dan Atau Wilayah Perbatasan.	20-03-2012
35	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indoesia National Single Window	20-03-2012
36	Penugasan Kepada Pt. Pelabuhan Indonesia II (persero) Untuk Membangun Dan Mengoperasikan Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok	05-04-2012
37	Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	05-04-2012
38	Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012	05-04-2012
39	Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/ Lembaga	12-04-2012
40	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Slovenia Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Slovenia On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passports)	12-04-2012
41	Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Auditor	12-04-2012
42	Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Arsiparis	12-04-2012
43	Universitas Pendidikan Indonesia Sebagai Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah	12-04-2012
44	Institut Teknologi Bandung Sebagai Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Pemerintah	12-04-2012
45	Perubahan Atas Keputusan Presiden No 86 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	13-04-2012
46	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Federasi Rusia Tentang Kerja Sama Teknik Militer (agreement Between The Goverment Og Republic Of Indonesia And The Goverment Of The Russian Federation On Military Technical Cooperation)	24-04-2012
47	Tim Pengamat Indonesia dalam Internasional Monitoring Team di Filipina Selatan	24-04-2012
48	Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	24-04-2012
49	Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderall mahkamah Konstitusi	24-04-2012
50	Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Gajah Putih Takengon Aceh Tengah, Aceh	25-04-2012
51	Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu Menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu	25-04-2012
52	Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa	20-05-2012
53	Kewajiban Pelayanan Publik Dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan Dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara	14-05-2012
54	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013	14-05-2012
55	Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 Dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014	23-05-2012
56	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Dewan Kementerian Bosnia Dan Herzegovina Tentang Pembebasan Visa Bagi Paspor Diplomatik Dan Paspor Dinas (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Council Of Ministers Of Bosnia And Herzegovina On Visa Exemption For Diplomatic And Service Passports)	24-05-2012
57	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Belarus Tentang Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Paspor Dinas (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Belarus On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic Or Official/service Passports)	24-05-2012
58	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Suriname Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Suriname On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passports)	24-05-2012
59	Kerangka Nasional Pengembangan kapasitas Pemerintahan Daerah	30-05-2012
60	Wakil Presiden	07-06-2012
61	Pengesahan Second Protocol To Amend The Goverment On Trade The Goods Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Goverment Of The Member Countries Of The Assosiation Of Southeast Asian Nations And Republic Of Korea (protokol Kedua Untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang Dari Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antar Pemerintah Negara - Negara Anggota Perhimpunan Bangsa - Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Korea)	07-06-2012
62	Pengesahan Asean Plus Three Emergency Rice Reserve Agreement (persetujuan Cadangan Beras Darurat Asean Plus Tiga)	13-06-2012
63	Pengesahan Trade Agreement Between The Goverment Of The Republic Of Indonesia And The Goverment Of The Kingdom Of Thailand (persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Ri Dan Pemerintah Kerajaan Thailand)	13-06-2012
64	Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan	14-06-2012
65	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik, Dinas Dan Khusus (agreement Between The Goverment Of The Republic Of Indonesia And The Goverment Of The United Arab Emirateson Visa Exemption For Holder Of Diplomatic, Service And Special Passports)	13-07-2012
66	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Makedonia Tentang Pembebasan Visa Kunjungan Singkat Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (agreement Between The Goverment Of The Republic Indonesiaand The Goverment Of Republic Macedonia On Exemption Of Visa Requirement For Holders Of Diplomatic And Service Passports)	13-07-2012
67	Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji Tahun 1433H/2012M	20-07-2012
68	Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	27-07-2012
69	Honorarium Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban	27-07-2012
70	Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah	31-07-2012
71	Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	07-08-2012
72	Sistem Kesehatan Nasional	17-10-2012
73	Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove	16-08-2012
74	Pertanggung Jawaban Kerugian Nuklir	16-08-2012
75	Pengesahan Internasional Cocoa Agreement 2010 (Persetujuan KaKao Internasional 2010)	03-09-2012
76	Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah Terhadap Obat Antiviral dan Antiretroviral	04-09-2012
77	Pengesahan Protocol 3 On Unlimited Third And Fourth Fredom Traffic Right Between The Asean Sub - Region (Protokol 3 Tentang Kebebasan Hak Angkut Ketiga Dan Keempat Yang Tidak Terbatas Antar Sub Kawasan Asean) Dan Protocol 4 On Unlimited Fifth Freedom Traffic Rights Between The Asean Sub-Region (Protokol 4 Tentang Kebebasan Hak Angkut Kelima Yang Tidak Terbatas Antar Subkawasan Asean)	21-09-2012
78	Penugasan Menteri Hukum Dan Ham, Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung, Dan Kepala Bkpm Sebagai Kuasa Hukum Presiden Ri Dalam Penanganan Gugatan Arbitrase Di International Centre For Settlement Of Investment Disputes Terkait Gugatan Churchill Mining Kepada Pemerintah Republik Indonesia	22-09-2012
79	Penghasilan Dan Hak - Hak Lain Kepada Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Di Daerah	22-09-2012
80	Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan	22-10-2012
81	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2012 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji Tahun 1433H/2012M	15-10-2012
82	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Kyrgyzstan Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Kyrgyz Republic On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passports)	16-10-2012
83	Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia	17-10-2012
84	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat	17-10-2012
85	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional	25-10-2012
86	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal	25-10-2012
87	Tunjangan Jabatan Fungsional Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi	29-10-2012
88	Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi pada Tingkat Nasional	30-10-2012
89	Pengesahan Amandment Of The Articles Of Agreement Of The International Monetary Fund On The Reform Of The Executive Board (Perubahan Pasal-Pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional Mengenai Pembaruan Dewan Eksekutif	30-10-2012
90	Badan Intelejen Negara	30-10-2012
91	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Hongaria Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Hungary On The Exemption Of Visa Requirements For Holders Of Diplomatic And Service Passports)	30-10-2012
92	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Kazakhstan Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Kazakhstan On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passports)	30-10-2012
93	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Turki Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Turkey On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passports)	30-10-2012
94	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Thailand Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Kingdom Of Thailand On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Official/Service Passports	31-10-2012
95	Pengalihan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi	13-11-2012
96	Pengesahan Agreement On The Establishment Of The Asean Coordinating Centre For Humanitarian Assistance On Disaster Management (Persetujuan Mengenai Pembentukan Pusat Koordinasi Asean Untuk Bantuan Kemanusiaan Bagi Penanggulangan Bencana)	14-11-2012
97	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil	17-11-2012
98	Pengesahan Perjanjian Perdagangan Preferensial Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Islam Pakistan (Preferential Trade Agreement Between The Goverment Of The Republic Of Indonesia And The Goverment Of The Islamic Republic Of Pakistan)	17-11-2012
99	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) Mengenai Ketuanrumahan Dan Pemberian Keistimewaan Dan Kekebalan Kepada Sekretariat Asean (Agreement Between The Goverment Of The Republic Of Indonesia And The Association Of Southeast Asian Nation (Asean) On Hosting And Granting Privileges And Immmunities To The Asean Secretariat)	17-11-2012
100	Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti	17-11-2012
101	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementrian Perindustrian	17-11-2012
102	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementrian Riset dan Teknologi	17-11-2012
103	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementrian Pertanian	17-11-2012
104	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17-11-2012
105	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementrian Perumahan Rakyat	17-11-2012
106	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal	17-11-2012
107	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	17-11-2012
108	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan	17-11-2012
109	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara	17-11-2012
110	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pusat Statistik	17-11-2012
111	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional	17-11-2012
112	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Administasi Negara	17-11-2012
113	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Pertahanan Nasional	17-11-2012
114	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia	17-11-2012
115	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	17-11-2012
116	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Sandi Negara	17-11-2012
117	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	17-11-2012
118	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Narkotika nasional	17-11-2012
119	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	17-11-2012
120	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	17-11-2012
121	Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	05-12-2012
122	Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	05-12-2012
123	Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah palsu	10-12-2012
124	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus	27-12-2012
125	Koordinasi Penataan dan Perberdayaan Pedagang Kaki Lima	27-12-2012
126	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan kartu tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional	30-12-2012

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Peraturan Presiden