Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2001 ini diperlukan mengingat adanya beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan beberapa ketentuan dalam UU tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Adapun permasalahan yang menjadi pokok penting perubahan yaitu:

1. Badan Pengusahaan Migas (Bentuk Badan, Kelembagaan/Struktur Organisasi, Tugas dan Wewenang BP).
2. Penetapan dan Pengelolaan Wilayah Kerja (Pihak yg menyiapkan, Pihak yg menetapkan, Pihak yg menawarkan).
3. Penawaran WK Baru dan Perpanjangan WK lama (privilege) kepada PT.Pertamina & Pemberian Participating Interest (PI)15% ke PT.Pertamina.
4. Skema Bagi Hasil, Pendapatan Negara, Cost Recovery, Participating Interest 10% ke BUMD Daerah Penghasil, Porsi Alokasi Migas Kebutuhan Dalam Negeri ≥ 25%.
5. Ketentuan Isi Kontrak Kerja Sama (KKS), seperti jangka waktu kontrak, jangka waktu perpanjangan, dll.
6. Pembinaan dan Pengawasan sektor Migas (Hulu dan Hilir).

Petroleum Fund (Dana Migas).

1. Jaminan atas penyelenggaraan kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi yang berpedoman pada prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaannya.
2. Terwujudnya tata kelola Migas baik di hulu maupun di hilir

1. Pola penguasaan dan pengaturan pengusahaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi
2. Pola pengaturan pengusahaan kegiatan usaha di sektor hulu
3. Pola pengaturan pengusahaan kegiatan usaha di sektor hilir
4. Pola pengaturan usaha pengangkutan dan tata-niaga minyak dan gas bumi
5. Pengaturan penerimaan negara
6. Hubungan usaha minyak dan gas bumi dengan hak atas tanah

Pembinaan dan pengawasan

Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengenai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan ayat (3)UUD NRI Tahun 1945 mengenai Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

1. Judul RUU ini diusulkan oleh Komisi VII untuk masuk dalam Prolegnas 2015-2019
2. Komisi VII mengusulkan untuk masuk dalam RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2015, karena UU Migas sudah dua kali di Judicial Review MK dan terdapat hasil Pansus angket BBM.
3. Pada Periode keanggotaan 2009-2014, RUU ini sudah sampai tahap harmonisasi di Badan Legislasi.

Hasil keputusan rapat internal Komisi VII hanya akan dibahas pada Komisi VII tanpa melibatkan Komisi lain.