1. Penyelenggaraan ibadah haji haji merupakan rangkaian kegiatan pengeloan pelaksanaan ibadah yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah yang harus dikelola berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba;

1. Masalah utama yang sampai saat ini masih menyertai penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang dilaksanakan oleh Pemerintah yaitu:
   a. kelemahan dalam aspek regulasi seperti: tidak adanya ketentuan mengenai  kriteria alokasi sisa porsi skala nasional, tidak adanya kepastian regulasi mengenai sisa kuota, tidak adanya standar komponen indirect cost dalam biaya penyelenggaraan ibadah haji, tidak adanya dasar pemberian honor petugas haji non kloter, serta belum adanya pasal penerapan sanksi bagi Kementerian Agama sebagai pelaksana penyelenggara ibadah haji atas berbagai penyimpangan pelaksanaan pengeloaan ibadah haji;
2. kelemahan dalam kelembagaan seperti: penanganan kepanitiaan masih bersifat ad hoc, tidak adanya kode etik pelayanan publik dalam penyelenggaraan ibadah haji, ketidakseimbangan antara struktur organisasi dan kewenangan yang dimiliki oleh teknis urusan haji; dan
3. kelemahan dalam aspek kebijakan terutama dalam pelayanan pemondokan, transportasi dan catering bagi jamaah haji di Arab Saudi;

1. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Pemerintah memberikan pelayanan bagi warga negara untuk melaksanakan ibadah haji dengan aman, nyaman, dan tertib yang dilaksanakan pada waktu tertentu dengan jumlah jamaah yang besar pada waktu yang bersamaan;
3. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jemaah haji sehingga jamaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai ketentuan ajaran Islam; dan

Dalam RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Umrah ini, jangkauan dan arah pengaturannya mencakup:

1. Ketentuan umum, asas, dan tujuan;
2. Jamaah haji;
3. Penyelenggaraan ibadah haji regular;
4. Biaya penyelenggaraan ibadah haji, meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung;
5. Penyelenggaraan ibadah umrah;
6. Peran serta masyarakat;
7. Ketentuan pidana; dan

1. Judul RUU ini diusulkan oleh Komisi VIII untuk masuk dalam Prolegnas 2015-2019.