Buku merupakan salah satu sumber utama dari ilmu pengetahuan, informasi, teknologi, seni dan budaya. Karena itu, hingga saat ini, buku masih merupakan sarana pembentukan dan pengembangan peradaban suatu bangsa. Berdasarkan posisi strategis bukutersebut, maka pemerintah perlu mengembangkan kebijakan perbukuan nasional yang memungkinkan masyarakat dapat dengan mudah memperoleh dan memanfaatkan buku untuk mengembangkan dirinya dan memperoleh ilmu pengetahuan guna mewujudkan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Tujuan :

1. mengatur tata kelola perbukuan yang menghasilkan Buku bermutu yang mampu mencerdaskan dan membangun integritas kehidupan bangsa;
2. memperkuat rasa cinta tanah air dan terbangunnya karakter bangsa;
3. memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh Buku;
4. menumbuhkan budaya minat baca masyarakat;
5. mewujudkan tata kelola perbukuan yang sehat, kuat, dinamis, berkualitas, berdaya saing, dan terpadu;
6. meningkatkan jumlah dan mutu sumber daya perbukuan;
7. meningkatkan jumlah dan mutu Buku yang diterbitkan sesuai dengan kebutuhan  masyarakat Indonesia;
8. meningkatkan ketersediaan dan pendistribusian Buku secara merata dengan harga yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat;
9. meningkatkan pemanfaatan Buku sebagai sumber belajar dan sarana memperluas wawasan pengetahuan; dan

meningkatkan martabat dan jati diri bangsa melalui industri perbukuan tingkat lokal dan  nasional.

1. Untuk menggapai tujuan kebijakan perbukuan nasional dan meningkatkan minat baca masyarakat.
2. Melindungi hak cipta penulis dari pembajakan, menyediakan kemudahan fiskal, kredit, dan insentif bagi industri perbukuan,
3. Menjamin kemudahan distribusi buku ke seluruh wilayah Indonesia, 
4. Menghidupkan toko-toko buku di daerah,
5. Memperbaiki dan memperluas jaringan perpustakaan,

Menyiapkan sumber daya manusia yang terampil sehingga mampu berkecimpung dalam sektor perbukuan.

Jangkauan dan Arah Pengaturan yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Perbukuan adalah :

• tata kelola perbukuan melalui sistem perbukuan nasional secara terpadu
• Pengaturan perbukuan secara sistematis yang mengatur sistem perbukuan seperti penulis, penerjemah, penyadur, ilustrator, penyunting, perancang tata letak., pembaca ahli, korektor, penerbit, percetakan, dan distributor.

Selain komponen perbukuan tersebut, Undang-Undang ini juga mengatur mengenai penulisan naskah buku, penerbitan, pencetakan, pendistribusian, penggunaan, pengadaan, kelembagaaan dan peran serta masyarakat. Untuk menjamin pelaksanaan penegakan hukum diatur pula mengenai sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggar beberapa ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 28C ayat (1) , Pasal 28F , Pasal 31 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Judul RUU ini diusulkan oleh Komisi X untuk masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

RUU ini pada periode keanggotaan tahun 2009-2014 sudah mencapai tahap Pembicaraan Tk. I, namun, terhenti karena berakhirnya masa sidang dan belum dilanjutkan pada pembahasan DIM