1. Terbitnya UU Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur wewenang OJK terkait pengaturan dan pengawasan perbankan yang selama ini menjadi wewenang BI sehingga diperlukan penyesuaian atas tugas BI. Sesuai UU OJK, sejak 1 Januari 2014 fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan yang selama ini dilakukan Bank Indonesia akan beralih ke OJK. Dengan telah ditetapkannya waktu peralihan fungsi ini Pemerintah harus menyiapkan segala aspek, termasuk aspek legal, agar amanat UU OJK dapat secara penuh dilaksanakan
2. Pengaturan kembali mengenai tujuan Bank Indonesia dirasakan perlu dilakukan karena tujuan yang saat ini diatur dalam UU yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dalam implementasinya menimbulkan dua pengertian dalam penerapannya yaitu memelihara kestabilan nilai rupiah sebagai nilai tukar dan juga nilai rupiah terkait stabilitas harga atau inflasi. Sehingga walaupun terlihat hanya satu tujuan namun pernyataan tujuan tersebut menimbulkan penafsiran ganda. 
3. UU OJK  mengatur juga tentang pembagian tugas makroprudensial dan mikroprudensial yang juga belum diatur dalam UU Bank Indonesia. Amandemen UU BI diharapkan dapat memberi kejelasan mengenai tugas dan wewenang BI dalam Stabilitas sistem keuangan khususnya Makroprudensial.

Adanya  rumusan  yang  lebih jelas  dan  tegas  terkait  dengan  tujuan,  tugas  dan  wewenang  BI sebagai bank sentral,  yang disesuaikan dengan dinamika perkembangan ekonomi global yang menuntut peran lebih bank sentral dalam penciptaan stabilitas sistem keuangan, dan disesuaikan dengan dinamika politik  hukum  nasional sehubungan dengan adanya pengesahan beberapa Undang-Undang yang memiliki keterkaitan dengan tujuan, tugas dan wewenang BI sebagai bank sentral.

1. Reposisi  tujuan, 
2. Penyesuaian tugas BI dengan terbitnya UU OJK
3. tugas  dan  wewenang  BI  sebagai  bank  sentral, 
4. Pengaturan  mengenai landasan kegiatan pengelolaan cadangan  devisa
5. Pengaturan  tentang  kewenangan  BI  dalam  pengambangan  pasar  uang  Rupiah maupun valuta asing
6. Pengaturan  tentang  kewenangan  BI  untuk  memperoleh  data  dan  informasi  guna  mendukung tugas BI.
7. Pengaturan  mengenai  kewenangan  BI  untuk  meminta  keterangan  dan  data  untuk mendukung pelaksanaan tugas BI.
8. Pengaturan tugas mendorong stabilitas sistem keuangan
9. Tugas memelihara sistem pembayaran yang aman dan efisien
10. Penegasan mengenai tugas BI untuk melakukan  penatausahaan  dan  settlement.
11. Pengaturan mengenai hubungan BI dan Pemerintah terkait koordinasi yang lebih luas.
12. Pengaturan mengenai peran BI terkait kebijakan keuangan  inklusif.
13. Pengaturan mengenai pemberian wewenang kepada BI terkait  standar akuntansi.

Pengaturan mengenai kewenangan BI terkait  pengelolaan piutang dan penghapusan  piutang.

Pasal 23D dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Judul RUU ini baru diusulkan oleh Komisi XI untuk masuk dalam Prolegnas 2015-2019.