1. Pasal 22 UUD Negara RI Tahun 1945
2. Pasal 52 dan Pasal 71 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

1. Menjamin kepastian hukum
2. Menyelesaikan masalah hukum yang terjadi di dalam masyarakat secara cepat berdasarkan Undang-Undang

Pokok-pokok materi yang akan diatur, yaitu:

1. Mengatur segala sesuatunya mengenai pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak
2. Mengatur kewenangan KPU, Bawaslu, dan DKPP
3. Mengatur penyelesaian sengketa dan pelanggaran dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota baik itu sengketa hasil pemilihan, segketa tata usaha negara, penyelesaian tindak pidana Pemilu, sengketa antar peserta pemilihan, penyelesaian pelanggaran administrasi, dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu
4. Mengatur tahapan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mulai dari tahapan pendaftaran, uji publik, pengumuman pendaftaran, pendaftaran calon, penelitian persyaratan calon, penetapan calon pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi, penetapan calon terpilih, penyelesaian sengketa dan pelanggaran, dan pengusulan pengesahan pengakatan calon terpilih

1. Pasal 18 ayat (4)  UUD Negara RI Tahun 1945
2. Pasal 22 UUD Negara RI Tahun 1945
3. Pasal 52 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (pengajuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang)
4. Pasal 71 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (mekanisme pembahasan RUU penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang)

• Komisi II pada tanggal 15-16 Januari 2015 telah melakukan Raker dengan Komisi II DPR RI dengan Mendagri, Menkumham dan DPD RI untuk mendengarkan pendapat yang kemudian menjadwalkan tanggal 19 Januari 2015 untuk penyampaian pendapat mini fraksi. Kemudian, tanggal 20 Januari 2015 Perppu Pilkada ini dibawa ke Paripurna.
• Judul RUU ini diusulkan oleh Komisi II untuk masuk dalam Prolegnas 2015-2019
• RUU ini termasuk dalam Daftar Kumulatif Terbuka.