UU No 8 tahun 1999 masih menemukan kendala antara lain kekeliruan dan kelemahan pengaturan di dalam UU Perlindungan Konsumen itu sendiri, seperti aspek gramatika undang-undang, sistematika undang dsb.

Terlindunginya konsumen dari pengusaha

• Sistematika undang-undang akan memisahkan secara jelas dan tegas antara tanggungjawab pelaku usaha barang dan tanggung jawab pelaku usaha jasa, karena secara hukum kedua jenis tanggungjawab tersebut memiliki perbedaan yang mencolok
• Jenis tanggung jawab pelaku usaha akan terdiri dari dua jenis yaitu tanggungjawab kontraktual yaitu tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan kontrak yang dibuatnya, dan tanggung jawab produk (product liability) yaitu tanggung jawab pelaku usaha barang bergerak atas dasar tanggung jawab langsung(strict liability)
• Penyelesaian sengketa konsumen akan dipisahkan secara tegas antara penyelesaian sengketa secara litigasi dan non litigasi dan penyelesaian secara non litigasi dibatasi dalam gugatan tertentu
• Penyelesaian sengketa konsumen secara non litigasi yang dilakukan melalui BPSK dapat digambarkan sebagai berikut:
  1. gugatan konsumen terhadap pelaku usaha harus diputuskan oleh BPSK dalam waktu 21 hari kerja;
  2. Putusan BPSK bersifat final dan mengikat
  3. Dalam 7 hari kerja setelah putusan BPSK, pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tsb
  4. Baik pelaku usaha maupun konsumen dapat mengajukan keberatan ke pengadilan negeri dalam tenggang waktu 14 hari kerja terhitung sejak putusan BPSK dan pengadilan negeri harus memberikan putusan dalam waktu 21 hari kerja;
  5. Terhadap putusan pengadilan negeri dapat diajukan ke MA dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak putusan pengadilan negeri dan MA harus memutuskan dalam waktu 30 hari;
  6. Apabila pelaku usaha maupun konsumen tidak mengajukan keberatan dan si pelaku usaha juga tidak melaksanakan putusan BPSK dalam tenggang waktu 7 hari terhitung sejak putusan BPSK, maka BPSK wajib menyerahkan kasus tersebut kepada penyidik