Latar belakang dan tujuan penyusunan RUU;

• Penyesuaian pembagian kewenangan usaha pertambangan Minerba sehubungan dengan terbitnya UU N. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, khususnya terhadap kewenangan.
• Tindak lanjut dari Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK)
• Terdapat beberapa kendala dalam praktik/pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Minerba.
• Evaluasi Tata Kelola Mineral dan Batubara
• Beberapa pasal dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah dibatalkan MK, sehingga perlu perubahan

Sasaran yang ingin diwujudkan;

• Meningkatnya nilai tambah komoditas mineral dan pertambangan di dalam negeri; dan
• Terlaksananya kegiatan pertambangan yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan (Sustainable Mining).

• Jangkauan pengaturan dari perubahan UU Minerba ini adalah untuk mengubah ketentuan dalam UU Minerba yang memiliki pengaruh terhadap kewenangan daerah.
• Arah pengaturan adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan sekaligus meningkatkan daya saing produk tambang.