1. Beberapa kelemahan dalam implementasi desentralisasi fiskal seperti:

1. Masih terdapat ketimpangan fiskal antar daerah;
2. Kualitas pelayanan publik masih belum memadai;
3. Terdapat ketimpangan pelayanan publik antar daerah;
4. Kualitas belanja daerah masih rendah.

1. Beberapa ketentuan mengenai sumber-sumber keuangan daerah belum diatur dalam UU Perimbangan:

1. UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai mengatur Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau;
2. UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD, mengalihkan jenis pajak pusat yang sebelumnya dibagihasilkan yaitu BPHTB, PBB Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah;
3. UU APBN menetapkan berbagai jenis dana alokasi ke daerah (selain DBH, DAU, DAK), seperti Dana BOS, Tunjangan Guru, Dana Insentif Daerah;
4. UU No. 21 Tahun 2001 dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Otonomi Khusus yang mengatur dana otonomi khusus.

1. UU Pemda baru (UU No. 23/2014) telah diberlakukan yang mengatur pembagian kewenangan pusat dan daerah, yang berimplikasi pada pembagian keuangan.

Tujuan Penyusunan:

1. Aspek Ketepatan Waktu

memudahkan sinkronisasi antara UU Pemerintahan Daerah dan UU Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah tersebut, mengingat substansi kedua UU tersebut sangat terkait erat.

1. Aspek Substansi

1. Penyesuaian dengan porsi kewenangan Propinsi dengan Kabupaten/Kota dalam UU No 23 Tahun 2014.
2. isu pokok yang memerlukan adanya perbaikan kebijakan melalui Revisi UU No. 33 Tahun 2004 adalah:

1. Pengendalian pemekaran daerah:
2. Perbaikan pengelolaan keuangan dan kontrol belanja daerah:
3. Peningkatan kualitas SDM pengelola keuangan dearah:
4. Reformulasi sumber pendanaan daerah:
5. Surveillance kinerja keuangan daerah

Kinerja daerah juga merupakan salah satu point penting yang harus selalu dimonitor dan dievaluasi oleh Pemerintah Pusat.

• Tersusunnya peraturan perundang-undangan tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang lebih sederhana dan komprehensif (mengakomodir pengaturan dalam UU lain dan mengurangi PP yang sifatnya normatif).
• Terwujudnya acuan hukum tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang jelas, tegas, dan aplikatif.
• Terwujudnya kepastian hukum pendanaan bagi daerah.
• Terlaksananya pengelolaan sumber daya penyelenggara pelayanan publik yang efektif, tepat guna dan tepat sasaran
• Terwujudnya pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik
• Terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik

• Pemberian sumber keuangan negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi di dasarkan atas pembagian urusan (money follows function);
• pemberian kewenangan yang lebih besar dalam pengenaan pajak dan retribusi dan melakukan pinjaman.;
• Pengaturan mengenai dana perimbangan harus sesuai standar pelayanan minimum (SPM);
• Pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah harus mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik seperti transparan, akuntabel, efisien dan efektif dan sejalan dengan pengaturan keuangan negara.