Program Legislasi Nasional

Beranda / Deskripsi Konsepsi
PROFIL RUU
Pengusul Prolegnas Prioritas Tahunan
Tanggal Pengusulan
02 Februari 2015
Posisi RUU
Pembicaraan TK I: Rapat Kerja Pengambilan Keputusan Tk.I (Pembicaraan Tingkat I)
EMAIL
    Data tidak ditemukan.

Deskripsi Konsepsi (DPD)

Judul
: RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan
Tanggal
: 21 April 2015
Pengusul
: DPD
Download
: (9,50 KB)
Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan
    Latar Belakang: - Indonesia mempunyai lebih kurang 2,7 juta jiwa nelayan. Sebanyak 95,6% adalah nelayan tradisional yang beroperasi di sekitar pesisir pantai atau beberapa mil saja dari lepas pantai. - Nelayan merupakan pihak yang berkontribusi sebagai penyedia produk hayati kelautan dan perikanan baik untuk kebutuhan konsumsi maupun industri pengolahan. Dari data produksi tahunan yang dirilis oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, kegiatan penangkapan menyumbang lebih dari 67% produksi perikanan nasional (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2012). Tujuan : - Tersedianya dan terpenuhinya kebutuhan dasar nelayan, termasuk keluarga nelayan, yang terdiri atas sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. - Tersedianya prasarana dan sarana produksi secara lokal yang memungkinkan masyarakat nelayan dapat memperolehnya dengan harga murah dan kualitas yang baik. - Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah aksi kolektif (collective action) untuk mencapai tujuan-tujuan individu.
Sasaran yang ingin Diwujudkan
    DPD: - Terwujudnya kedaulatan dan kemandirian nelayan dalam meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik; - Tersedianya prasarana dan sarana perikanan yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha nelayan; - Terciptanya kepastian usaha nelayan; - Terlindunginya nelayan dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi dan gagal panen; - Pengingkatan kemampuan dan kapasitas nelayan serta kelembagaan nelayan yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan • DPD Adanya pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial warga negara serta adanya perlindungan nelayan tradisional yang mencakup hak-hak nelayan tradisional melalui instrumen perlindungan nelayan.
Jangkauan dan Arah Pengaturan
    Jangkauan pengaturan RUU ini meliputi ketentuan umum, hak-hak nelayan tradisional, instrumen perlindungan nelayan tradisional, kewajiban pelestarian laut dan biota laut, pembinaan dan pengawasan serta pengaturan mengenai sanksi. Arah pengaturan RUU ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi dan sosial kepada nelayan tradisional.
Dasar Pembentukan
    Data tidak ditemukan.
Sejarah RUU
    Data tidak ditemukan.