1. Budidaya rakyat suatu bangsa dalam membina dan meyelenggarakan tata hidup bangsa dan negara yang meliputi baik tata negara (sistem pembinaan negara dan bangsa) maupun tata budaya (sistem pembinaan budi pekerti masyarakat bangsa), dan tata hukum (sistem pembinaan hukum dan Peraturan Perundang-undangan), sebenarnya merupakam cermin dari Wawasan Nusantara. Dengan demikian, Wawasan Nusantara merupakan paradigma suatu Bangsa dalam merancang seluruh aspek tatanan hidup dan kehidupan dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional;
2. Bagi bangsa Indonesia pemikiran tentang Wawasan Nusantara, mula pertama terasa penting dan mendesak dalam rangka usaha mengembangkan konsepsi Ketahanan Nasional. Oleh sebab itulah pengkajian dan pembahasan serta perumusan konsep-konsep Wawasan Nusantara perlu mendapat penguatan dan kepastian hukum guna diimplementasikan dalam setiap ruang gerak masyarakat, bangsa, dan negara guna mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945;
3. Pembahasan dan pengkajian mengenai Wawasan Nusantara secara konseptual akan menunjukkan bahwa untuk dapat menyelenggarakan dan meningkatkan kelangsungan hidup bangsa Indonesia memerlukan suatu konsepsi nasional yang merupakan ajaran tentang Wawasan Nusantara. Ajaran inilah yang akan menjadi landasan dan pedoman kebijakan nasional disegala segi kehidupan, yang lebih jelas terumuskan dari apa yang bersifat asas-asas filosofis dalam kelima sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tidak kalah pentingnya adalah jiwa yang terkandung dalam lambang Bhinneka Tunggal Ika;
4. Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia dalam melihat diri dan lingkungannya sebenarnya pernah dirumuskan dalam konteks hukum dan Peraturan Perundang-undangan ketika UUD 1945 belum diamandemen. Konsepsi Wawasan Nusantara pada waktu itu telah diterima dan dirumuskan dalam konstruksi hukum sebagai konsepsi politik ketatanegaraan melalui Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 dan dinyatakan kembali dalam Tap MPR Nomor IV/MPR/1978, serta yang terakjir dalam Tap MPR Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
5. Setelah proses tahapan amandemen UUD 1945 dilakukan sebanyak 4 (empat) pasca reformasi 1998 kewenangan MPR untuk menetapkan GBHN telah dipangkas, sehingga konsepsi Wawasan Nusantara tersebut menjadi tidak jelas perumusannya dalam produk hukum sehingga implementasinya tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini tentu mengakibatkan Konsepsi Wawasan Nusantara yang masih relevan dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional menjadi tidak jelas lagi keberadaannya. Suatu bangsa akan mengalami kegagalan manakala tidak memiliki wawasan dalam bersikap dan bertindak. Oleh sebab itu perumusan dan/atau pembentukan RUU tentang Wawasan Nusantara yang menjadi relevan untuk segera dilaksanakan.

Tujuan penyusunan:

1. Merumuskan  permasalahan  yang  dihadapi terkait dengan wawasan nusantara serta  cara-cara mengatasinya dalam  kehidupan berbangsa,  bernegara,  dan  bermasyarakat.
2. Merumuskan  permasalahan  hukum  yang  dihadapi  sebagai alasan  pembentukan  Rancangan  Undang-Undang  tentang Wawasan Nusantara  sebagai  dasar  hukum penyelesaian  atau  solusi  permasalahan  dalam  kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
3. Merumuskan  pertimbangan  atau  landasan  filosofis,  sosiologis, yuridis  pembentukan  Rancangan  Undang-Undang  tentang Wawasan Nusantara.
4. Merumuskan  sasaran  yang  akan  diwujudkan,  ruang  lingkup pengaturan,  jangkauan,  dan  arah  pengaturan  dalam Rancangan  Undang-Undang  tentang Wawasan Nusantara.

• Sebagai pengganti ketiadaan Ketetapan MPR yang di dalamnya merumuskan konsepsi Wawasan Nusantara sebagai landasan bagi sikap dan tindak negara dan bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945;
• Memperkuat dan mengintegrasikan cara pandang bangsa Indonesia yang secara sosiologis memiliki keberagaman;
• Memberikan landasan bagi bangsa dan negara Indonesia dalam menentukan kebijakan-kebijakan nasional;
• Memperkuat ketahanan nasional melalui penguatan dan perumusan norma-norma hukum yang merangkum nilai-nilai Pencasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika (empat Pilar); dan
• Memperkuat asas nasionalitas bagi rakyat Indonesia.

Adapun jangkauan arah pengaturannya adalah sebagai berikut:

• Bab I berisi ketentuan umum.
• Bab II berisi Asas dan Tujuan dari pembentukan undang-undang ini, sesuai dengan sasaran yang ingin diwujudkan dengan pembentukan undang-undang ini.
• Bab III berisi pengaturan tentang konsepsi Wawasan Nusantara yaitu:

• aspek Geopolitik dan Geostrategis, meliputi perumusan prinsip-prinsip, peruntukkan dan penggunaan geopolitik dan geostrategis dalam aspek kehidupan kenegaraan;
• aspek Wasantara sebagai wawasan wilayah;
• aspek Wasantara sebagai wawasan kekuatan; dan
• aspek Wasantara sebagai Wawasan Ketatanegaraan