Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI Rabu (25/11/2015) dipimpin Ketua Baleg Sarehwiyono menyetujui RUU Sistem Perbukuan hasil harmonisasi Panja RUU Sistem Perbukuan Baleg, untuk selanjutnya RUU ini akan diteruskan dalam Rapat Paripurna DPR untuk ditetapkan menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI.

“Apakah RUU Sistem Perbukuan sebagai hasil pengharmonisasian Panja dapat kita setujui dan diteruskan ke Rapat Paripurna DPR,” kata Sareh di Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta. Seluruh anggota Baleg yang hadir dalam rapat pleno tersebut menyatakan persetujuannya.

Sebelumnya,  Ketua Panja RUU Sistem Perbukuan  Firman Subagyo  menyampaikan laporannya. Firman menyatakan, bahwa Panja telah selesai melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap RUU Sistem Perbukuan secara mendalam, dan Panja menyerahkan pada Rapat Pleno Baleg untuk diambil keputusan.

“Berdasarkan teknis perumusan dan substansi RUU ini, Panja berpendapat RUU Sistem Perbukuan sudah dapat diajukan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR, namun demikian Panja menyerahkan kepada keputusan Pleno pada hari ini. Apakah rumusan RUU hasil harmonisasi yang telah dihasilkan panja dapat diterima,” jelas Firman yang juga sebagai Wakil Ketua Baleg pada rapat pleno tersebut.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama,  Rufinus Hutauruk juru bicara Fraksi Hanura menyatakan Fraksi Hanura  meyetujui  RUU Sistem Perbukuan untuk dilakukan pengambilan keputusan dan  ditindak lanjuti sesuai peraturan yang berlaku.

 Menurutnya,  industri buku di Indonesia perlu dikembangkan dan diperkuat dengan memberikan proteksi dan perlindungan hukum melalui Undang-Undang yang mendorong pertumbuhan penciptaan gagasan baik penulis, pengarang dan penerjemah, penerbit, percetakan, penyalur dan masyarakat itu sendiri.

“Untuk itu dalam RUU Sistem Perbukuan diharapkan dapat membangun dan memperkokoh industri buku nasional, mengatur dan mewujudkan tata kelola perbukuan, meningkatkan jumlah dan mutu sumber daya perbukuan  serta meningkatkan ketersedian, pendistribusian buku secara merata ddan dengan harga yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat,” papar Rufinus.

Senada dengan Rufinus,   Bahrum Daido juru bicara Fraksi Partai Demokrat menyatakan  Kehadiran RUU Sistem Perbukuan sebuah urgensi yang tak terelakan.  “Demi memberikan kontribusi di bidang legislasi  dan keberpihakan kepada masyarakat yang memiliki hak untuk menikmati akses terhadap buku-buku bermutu, dan menumbuhkembangkan rasa cinta pada tanah air, membentuk karakter bangsa, membangun toleransi dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan diantara anak bangsa, sekaligus memberikan ruang kreativitas intelektual bagi insan penulis dan peneliti serta untuk memperkuat industri perbukuan nasional,  maka kehadiran RUU Sistem Perbukuan sebuah urgensi yang tak terelakan,” papar Bahrum.

RUU Sistem Perbukuan merupakan RUU Usul Inisiatif Komisi X DPR RI yang disampaikan kepada Badan Legislasi DPR untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi, dan sesuai peraturan berlaku  selanjutnya akan diteruskan  kepada Rapat Paripurna DPR RU untuk diambil keputusan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI. (sc), foto : jaka nugraha/parle/hr.