Menindaklajuti pembahasan Sistem Keamanan Terpadu di komplek Parlemen, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menerima masukan dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

“Lingkungan DPR ini adalah salah satu objek vital nasional, tempat berkantornya wakil rakyat dan tempat berlangsungnya pengambilan keputusan kebijakan nasional bersama Pemerintah,” papar Wakil Ketua Baleg DPR Firman Soebagyo saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Paspampres di Gedung Nusantara 1, Rabu (27/01).

Menurutnya, sistem peningkatan sistem keamanan di Komplek Parlemen menjadi hal yang penting karena merupakan salah satu objek vital nasional. Saat ini sistem keamanan yang ada di DPR salah satu yang terlemah diantara lembaga – lembaga negara lainnya.

“Berdasarkan hasil kajian Mabes Polri, sistem keamanan gedung DPR ini memang jauh dari standar,” jelas Firman.

Hal senada diungkapkan Purwito Hadi Wardono. Dikatakannya,  sistem keamanan di Komplek Parlemen masih sangat minim.  “Kami melihat sistem pengamanan di DPR masih lemah. Jujur saja kami bawa senjata di mobil tapi dengan mudahnya kami bisa masuk,” ungkap Asisten Intelijen (Asintel) Paspampres ini.

Untuk itu dia mengusulkan beberapa cara yang dapat dilakukan. Sistem Keamanan di DPR, MPR, dan DPD ini harus terintegrasi satu dengan yang lain. Selain itu, harus jelas pihak mana yang akan bertanggung jawab untuk melaksanakan pengamanan dilingkungan ini, apakah dari DPD, DPR atau MPR.

Selanjutnya, kata Purwito, penentuan klasifikasi wilayah menjadi daerah umum dan daerah terbatas mengingat sekitar 9.000 orang yang tiap harinya berkantor di komplek parlemen ini. Di sisi lain,  pengklasifikasian personil terkait security clearance yang dapat diterapkan di DPR RI lewat peraturan serta struktur organisasi pengamanan dan menempatkan personil di lokasi rawan.

“Kemudian ketentuan terkait buka dan tutup akses masuk ke lingkungan DPR RI terdapat 15 pintu masuk sehingga  dengan mudahnya orang masuk. Kalau di tempat kami (istana) memang harus ada pintu yang terseleksi,” lanjut Purwito dengan menambahkan, teknis pemisahannya bisa dibagi menjadi pintu masuk anggota dewan, karyawan, tamu dan pers.

Menanggapi hal itu, Firman Soebagyo menegaskan bahwa peningkatan sistem keamanan di Parlemen ini tidak akan menjauhkan para wakil rakyat dengan konstituennya. “Sistem yang akan kita bangun berbeda dengan Istana Kepresidenan karena platformnya berbeda. Istana merupakan simbol negara dan DPR adalah rumah rakyat ,” tegas politisi Golkar tersebut.(ann,mp)/foto:jayadi/parle/iw.