SEJUMLAH FRAKSI SEBUT NAMA YANG TERLIBAT

24-02-2010 / PANITIA KHUSUS

            Sejumlah Fraksi di Pansus Angket Century akhirnya menyebut berbagai nama yang bertanggung jawab terkait skandal Bank Century.

             Hal tersebut mengemuka saat Pansus Angket Century mengadakan rapat Internal membahas mengenai pandangan akhir Fraksi mengenai kasus Bank Century, yang dipimpin oleh Ketua Pansus Angket Century Idrus Marham, di Gedung Nusantara, Rabu malam, (23/2).

PDI Perjuangan dengan Juru bicaranya Maruarar Sirait, menilai perlu dilakukan proses hukum terbuka terhadap para pejabat yang memegang posisi kunci saat terjadinya kasus Bank Century terjadi seperti Mantan Gubernur BI Dr. Boediono, mantan ketua KSSK Sri Mulyani, mantan anggota Dewan Gubernur Miranda Goeltom, Direktur Pengawasan BI Sabar anton Tarihoran, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Anwar Nasution, Deputi Gubernur BI Aulia Pohan, Mantan Gubernur BI Burhanudin Abdullah. “Harus segera diproses secara hukum oleh aparat KPK, Kepolisian, dan kejaksaan agung,”terangnya.

Menurut Maruarar perlu adanya perbaikan substansial terkait UU tentang perbankan, pasar modal. "DPR akan segera menyusun pembentukan tim pengawas yang bertugas mengawasi dan menindaklanjuti hasil rekomendasi hasil dari Pansus,"katanya.

Sementara PKS, menilai pihak yang bertanggung jawab terkait kasus skandal bank Century diantaranya yaitu Mantan Gubernur BI Boediono, Deputi Gubernur BI Budi Mulya, Direktur Pengelolaan Moneter BI Edi Sulaiman Yusuf, Mantan Deputi Gubernur Senior BI Miranda Goeltom, Ketua KSSK Sri Mulyani, Kepala Eksekutif LPS Roedjito, Robert Tantular, Zainal Abidin, Rafat Ali Rivzi, Hesham Al-Warraq, Raden Pardede, Rudjito hingga Firdaus Djaelani. Pada pandangannya, PKS meminta nama-nama yang disebut tersebut harus segera diusut demi tegaknya hukum di Indonesia.

Hal senada disampaikan oleh juru bicara Partai Golkar, Ade Komarudin secara tegas menyebut nama-nama pihak-pihak yang terlibat yang semula pandangannya hanya menyebut inisial saja.

PAN dengan juru bicaranya Asman Abnur menyebut adanya penyimpangan Bank Century. Karena itu, Fraksi PAN secara tegas meminta manajemen dan pemegang saham Bank Century diproses secara hukum. PAN tidak secara tegas menyebut pihak-pihak lain yang bertanggung jawab terkait skandal Bank Century tersebut.

Fraksi PPP meminta seluruh aparat penegak hukum di Indonesia menindaklanjuti hasil rekomendasi pihak-pihak terkait. Namun PPP tidak memberikan penjelasan secara detail pihak-pihak yang terlibat.

Sikap FPKB tidak jauh berbeda dengan Demokrat. Pada pandangannya yang dibacakan oleh Muhammad Toha, PKB menilai tidak ada yang salah dalam bailout Bank Century karena apabila tidak dilakukan segera maka Indonesia bisa terkena krisis keuangan.

"Bailout Century harus dipandang sebagai upaya penyelamatan dari krisis keuangan yang lebih besar," terangnya.

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyebutkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan pihak-pihak dalam kasus Bank Century. Gerindra menyebut Gubernur BI, Ketua KSSK, Ketua UKP3R, dan Deputi Gubernur BI.

Juru bicara Partai Hanura Akbar Faisal mengatakan, Mantan Gubernur BI Boediono harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi karena saat ini menjadi Wapres maka tidak akan bisa diproses melalui hukum biasa.

"Penanganan kasus tersebut diusulkan dibawa ke ranah hukum, karena wapres tidak bisa diselesaikan dengan mekanisme hukum biasa maka diusulkan DPR melalui hak menyatakan pendapat membawa masalah ini ke MK, untuk segera merumuskannya melalui mekanisme konstitusi yang ada," terangnya. (si)foto:doeh/parle/DS

BERITA TERKAIT
Pansus: Rekomendasi DPR Jadi Rujukan Penyelidikan Penyelenggaraan Haji
30-09-2024 / PANITIA KHUSUS
PARLEMENTARIA, Jakarta - Panitia Khusus (Pansus) Angket DPR RI terkait penyelenggaraan Ibadah Haji 2024 telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi setelah melakukan...
Revisi UU Tentang Haji Diharapkan Mampu Perbaiki Penyelenggaraan Ibadah Haji
26-09-2024 / PANITIA KHUSUS
PARLEMENTARIA, Jakarta - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 DPR RI mendorong adanya revisi Undang-undang Haji seiring ditemukannya sejumlah...
RUU Paten Jadikan Indonesia Produsen Inovasi
24-09-2024 / PANITIA KHUSUS
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Panitia Khusus RUU Paten Subardi menyatakan aturan Paten yang baru akan mempercepat sekaligus memudahkan layanan pendaftaran...
Pemerintah Harus Lindungi Produksi Obat Generik Dalam Negeri
24-09-2024 / PANITIA KHUSUS
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Paten Diah Nurwitasari meminta Pemerintah lewat sejumlah kementerian agar mampu...