Pansus Angket KPK Pertanyakan Penanganan Kasus Nazaruddin
26-07-2017 /
PANITIA KHUSUS
Anggota Pansus Angket KPK Eddy Kusuma Wijaya mempertanyakan penanganan KPK terhadap kasus yang menimpa Muhammad Nazaruddin.
"Didalam kasus Nazaruddin itu terdapat 162 proyek yang bermasalah namun yang ditangani oleh KPK baru lima kasus, diantaranya yang menimpa istrinya, adik-adiknya dan Nazaruddin sendiri."ungkap anggota dari Fraksi PDIP ini saat RDPU dengan Mahasiswa Universitas Trisakti dan Koalisi Rakyat Parlemen, di Gedung DPR RI, Rabu, (26/7).
Saat ini, Muhammad Nazaruddin divonis enam tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Nazaruddin Merupakan salah satu terdakwa kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011 dan tindak pidana pencucian uang (TPPU)
Sebelumnya saat RDPU dengan Pansus Hak Angket KPK, Senin malam (24/7), Mantan Karyawan Nazaruddin Yulianis juga mempertanyakan sisi pencegahan KPK yang seolah-olah tak terlihat mengantisipasi hal tersebut. Di samping soal pencegahan, Yulianis juga mempertanyakan supervisi KPK terhadap kasus-kasus Nazarudin.
Dalam paparannya di hadapan DPR RI, Yulianis menuturkan, mantan Komisioner KPK Busyro Muqqodas saat itu pernah menjanjikan untuk mensupervisi semua proyek Nazarudin, yakni sebanyak 162 proyek.
Dari angka tersebut, 5 di antaranya diproses di KPK, 15 di kepolisian dan 9 di kejaksaan. Namun, hal itu seolah tak ditindaklanjuti. (si), foto :iwan armanias/hr.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Panitia Khusus (Pansus) Angket DPR RI terkait penyelenggaraan Ibadah Haji 2024 telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi setelah melakukan...
PARLEMENTARIA, Jakarta - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 DPR RI mendorong adanya revisi Undang-undang Haji seiring ditemukannya sejumlah...
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Panitia Khusus RUU Paten Subardi menyatakan aturan Paten yang baru akan mempercepat sekaligus memudahkan layanan pendaftaran...
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Paten Diah Nurwitasari meminta Pemerintah lewat sejumlah kementerian agar mampu...