Pemerintah Pusat Diminta Perhatikan Maluku

19-09-2017 / BADAN LEGISLASI

Anggota Tim Kunjungan Spesifik Baleg DPR RI ke Provinsi Maluku Ono Surono meminta pemerintah pusat memperhatikan Provinsi Maluku. Provinsi Maluku memiliki wilayah laut yang sangat luas dengan hasil laut yang sangat baik. Dengan luas lautan 93% dan luas daratan 7%, Provinsi Maluku memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar.

 

“Kami berharap adanya perhatian yang lebih mendalam mengenai kelautan dan perikanan dari  pemerintah pusat khususnya Kementrian Kelautan dan Perikanan. Nanti akan menjadi kajian kita terkait kebijakan yang saat ini belum mereka rasakan dan program apa saja yang sudah diberikan dari pemerintah pusat untuk Maluku," paparnya usai  pertemuan Baleg dengan Sekda Provinsi Maluku, Panitia Perancang Undang-Undang DPD, Kanwil Hukum dan Ham, Organisasi Masyarakat dan Akademika Universitas Pattimura di Aula Kantor Pemerintah Provinsi Maluku, Senin (18/9/2017).

 

Pertemuan Baleg DPR RI dengan pemangku kepentingan di Maluku ini, dalam rangka menjaring masukan terhadap penyusunan Rancangan Undang-Undang yang terkait dengan wilayah laut dan potensi perikanannya.

 

"Mereka memberikan masukan terkait bagi hasil laut antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang semata-mata untuk kesejahteraan rakyat dan memgejar ketertinggalan di Maluku," kata politisi Fraksi PDIP ini. 

 

Ia menjelaskan bahwa Baleg mendukung apa yang diusulkan pemerintah daerah maupun masyarakat Maluku. Sehingga ke depannya akan ada pemerataan pembangunan di Indonesia.

 

“Dengan terwujudnya undang-undang yang aspiratif dapat memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat dan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional,” tegasnya. (jay) foto : Jayadi/od.

BERITA TERKAIT
Legislator Dorong RUU Pelindungan Pekerja Migran, Sebagai Tanggung Jawab Negara
31-01-2025 / BADAN LEGISLASI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Irawan, berharap penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No....
Baleg Susun RUU untuk PMI dengan Keahlian Tertentu
31-01-2025 / BADAN LEGISLASI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengungkapkan bahwa revisi UU tentang Perubahan Ketiga...
DPR Bahas Revisi UU Demi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
31-01-2025 / BADAN LEGISLASI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Irawan, menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga...
Peringatan Legislator Soal IUP untuk Ormas: Tambang Bukan Sekadar Soal Untung
30-01-2025 / BADAN LEGISLASI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Edison Sitorus, menyoroti revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba)...