Perlu Penanganan Khusus Peredaran Narkoba di Papua

06-10-2017 / BADAN LEGISLASI
Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki begitu banyak perbatasan, sehingga perlu penanganan khusus peredaran narkoba terutama di wilayah seperti Papua ini.
 
 
"Saya kira perlu ada tambahan personil Polisi dan TNI di wilayah perbatasan yang luas seperti di Papua ini. Karena, menurut Wakapolda, peredaran narkoba banyak ditemukan masuk lewat laut," kata Anggota Baleg, Khatibul Umam Wiranu usai mengunjungi daerah perbatasan di Jayapura, Kamis (5/9).
 
 
Ditambahkannya, perlu ada tindakan yang lebih tegas di daerah perbatasan, seringkali atas nama persaudaraan seperti di perbatasan Jayapura dan Papua Nugini, lalu lintas masuk orang agak longgar.
 
 
Selain itu, perlu adanya regulasi yang mengatur tradisi masyarakat terhadap miras, karena hal itu masih erat kaitannya dengan narkoba.Politisi F-Demokrat ini juga mengapresiasi kinerja Kepala BNN yang berhasil mendeteksi peredaran narkoba melalui tiang pancang  dengan jumlah yang fantastis.
 
 
"Memang Papua menjadi salah satu perbatasan yang sangat krusial untuk memasukkan barang haram ini, terlebih persoalan  personil masih sangat terbatas. Kita akan sampaikan kepada Pimpinan BNN dan Komisi III," tutupnya.
 
 
Sementara itu, Kepala BNNP, Bambang BS mengatakan, perlu tambahan personel untuk mencegah peredaran narkoba di Papua ini. "Anda bisa bayangkan, dari 29 Kabupaten Kota, Baru ada 2 Kantor BNN, di Jayapura dan Mimika. Minimal kami mengajukan tambahan 3 kantor BNN di daerah yang rawan perederan narkoba,"terangnya.(jk,mp)
BERITA TERKAIT
Legislator Dorong RUU Pelindungan Pekerja Migran, Sebagai Tanggung Jawab Negara
31-01-2025 / BADAN LEGISLASI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Irawan, berharap penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No....
Baleg Susun RUU untuk PMI dengan Keahlian Tertentu
31-01-2025 / BADAN LEGISLASI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengungkapkan bahwa revisi UU tentang Perubahan Ketiga...
DPR Bahas Revisi UU Demi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
31-01-2025 / BADAN LEGISLASI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Irawan, menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga...
Peringatan Legislator Soal IUP untuk Ormas: Tambang Bukan Sekadar Soal Untung
30-01-2025 / BADAN LEGISLASI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Edison Sitorus, menyoroti revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba)...