Anggota Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa saat memebrikan tanggapan pada pertemuan dengan  Gubernur Kalbar dan jajaran serta pemangku kepentingan di Pontianak, Kalbar.Foto :Mastur/rni

Anggota Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa mengatakan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan ini sangat penting dan erat kaitannya dengan pos lintas batas. Di Indonesia ada 66 pos lintas batas dan 13 diantaranya ada di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).

“Jadi Kalbar termasuk wilayah terpenting dan memang harus memahami UU tersebut, dan wilayah tersebut nantinya menjadi garda terdepan untuk implementasi UU Kekarantinaan Kesehatan,” ujarnya sesuai mengikuti pertemuan Tim Kunker Baleg dengan Gubernur Kalbar dan jajaran serta pemangku kepentingan di Pontianak, Kalbar, baru-baru ini.

Ia juga berharap agar keberadaan pos lintas batas terintegrasi selain dengan aparat kesehatan, keamanan, keimigrasian instansi pendukung lainnya. Dalam implementasi UU tersebut juga membutuhkan dukungan pemerintah provinsi agar diupayakan bagaimana agar pos lintas batas benar-benar efektif dan efisien.

Dalam implemetasi UU ini, Neng Eem juga menekankan agar hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi, tidak hanya masalah penyakit tapi juga masalah lain. Kini soal perang antar negara, masalah ekonomi, masalah ketahanan yang tidak hanya masalah angkat senjata saja tetapi juga perdagangan.

“Kadang-kadang orang melakukan genosida dengan membawa penyakit entah berupa makanan, tanaman atau komoditas lain, perlu juga diwaspadai,” ujar legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengingatkan.

Untuk itu Neng Eem meminta, garda terdepan lintas batas harus diperkuat oleh berbagai segmen serta stakeholder yang bertugas di sana. “Harapan paling utama di Kalbar agar UU ini benar-benar bisa menjadi senjata yang ampuh mencegah masuknya berbagai penyakit. Dalam hal ini tentu tidak hanya bisa mengharap dari pemerintah pusat, tetapi juga dari Pemprov maupun Pemkab apalagi di wilayahnya terdapat lintas batas, mereka harus berperan aktif,” katanya.

Mengenai kesiapan sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan UU, itu hal yang wajar diajukan oleh para bupati atau kepala daerah yang ada pos lintas batas. Termasuk infrasstuktur juga harus dipenuhi, sebagai upaya percepatan maka bisa diambil dari APBN, bentuknya bisa DAK atau DAU, khusus di kabupaten yang ada pos lintas batas harus ditambah.

Kebutuhan infrastruktur juga bisa dari kementerian terkait, karena UU ini merupakan revisi dari UU sebelumnya yaitu tentang Karantina Laut dan Udara kemudian digabung dan dikonversi dengan kebutuhan realitas yang semakin berkembang, maju dan berubah sehingga berubah menjadi UU Kekarantiaan Kesehatan. (mp/sf)