Pemerintah sampai saat ini belum siap membahas Daftar Inventaris Masalah (DIM) Rancangan Undang-undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS).  Hal tersebut merupakan kesimpulan akhir Rapat Kerja Pansus RUU BPJS yang dipimpin Ketua Pansus Ahmad Nizar Shihab di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (9/2)

Rapat Kerja Pansus RUU BPJS yang berjalan alot selama  dua jam dihadiri tiga menteri dari delapan menteri terkait antara lain Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara E.E. Mangindaan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Amida Alisjahbana.

Seluruh Anggota Pansus RUU BPJS yang hadir mendesak pemerintah mempercepat pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pasalnya, pemerintah dinilai sengaja memperlambat pembentukan BPJS. Padahal BPJS merupakan amanat UU tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). 

"Kenapa pemerintah berbelit-belit dengan BPJS. Kalau alasan pemerintah lebih ke arah fiskal, UU BPJS tidak akan pernah berjalan," kritik Matri Agoeng Anggota Pansus dari Fraksi PKS.

Matri menambahkan,  bahwa DPR punya hak untuk membentuk dan menetapkan UU. Namun aneh,  pemerintah hanya menginginkan DPR menetapkan UU. "Saya lihat saudara Menkeu tidak konsisten dengan kebijakannya. Kalau di UU tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), DPR diberi ruang penetapan dan pengaturan, kenapa di UU BPJS ruang DPR dibatasi," ucapnya.

Hal senada disampaikan  Sri Rahayu Anggota Pansus dari Fraksi PDIP. Ia menyatakan keheranannya mengapa pemerintah keberatan BPJS dibentuk sebagai badan hukum  nirlaba. "RUU BPJS ini sudah lama sekali molornya. Saya ingin tahu kenapa pemerintah keberatan BPJS ini dibentuk," cetusnya.

Sementara Charles Mesang Anggota Pansus dari Fraksi Parta Golkar menambahkan, sebenarnya tidak ada alasan pemerintah memperlambat pembahasan  UU BPJS. Sebab, jika program ini sukses yang namanya terangkat adalah pemerintah.

"Dalam UU ini pemerintah  yang diuntungkan. Kalau berhasil bukan DPR yang punya nama, tapi pemerintah," tandasnya.

Sedangkan Zulmiar Yanri Anggota Pansus dari Fraksi Demokrat menjelaskan jika bentuk badan hukum BPJS sama dengan BUMN, aka nada resiko dikemudian hari. Menurutnya kaidah-kaidah BPJS tidak terakomodir dalam UU BUMN.

“Resikonya kita harus merevisi UU BUMN kemudian,” kata Zulmiar.

Menurut Zulmir, apa yang sudah siap dilaksanakan saja dulu daripada menghambat jalannya pembahasan. “Kita jalan saja apa yang sudah siap dan apa yang bisa kita lakukan, agar tidak terjadi deadlock,” terangnya.