Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Tamsil Linrung mengatakan, Pendapatan Negara Republik Indonesia yang tergambar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2011 masih sangat  mungkin untuk ditingkatkan. Potensi pendapatan negara khususnya dari sektor Migas dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) masih besar, dan belum direalisasikan sepenuhnya.

    Menurut Tamsil, selama ini pemerintah belum pernah menyampaikan berapa potensi pendapatan yang dimiliki negara. Dalam setiap pembahasan APBN, paparan pemerintah hanya berdasarkan kepada data historis tahun-tahun sebelumnya. “Panja ini akan mengungkap berapa besar potensi pendapatan negara yang bisa direalisasikan dalam perhitungan APBN pada masa yang akan datang,” ungkap Kordinator Koordinator Panja Pendapatan Negara ini.

   Politisi PKS ini menjelaskan, kontribusi pajak yang sudah mencapai angka 77% atau berkisar Rp. 850,3 Trilliun. Dengan tax ratio sebesar 12,1%, masih mungkin untuk ditingkatkan. “Jika pemerintah fokus untuk menyelesaikan masalah kebocoran dan penyimpangan pada setoran pajak, diyakini penerimaan pajak akan bisa lebih besar,"jelasnya disela-sela rapat Badan Anggaran DPR RI, di Gedung DPR, Selasa, (22/3).

Lebih lanjut Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan ini menegaskan bahwa selain pajak, fokus pendapatan negara juga diarahkan kepada PNBP khususnya sektor Migas dan Non Migas serta laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Untuk PNBP Non Migas khususnya sektor kehutanan, kelautan, dan panas bumi, pemerintah harus membuat road map peningkatan pendapatan sektor tersebut.

Khusus untuk Migas, Tamsil menegaskan  pemerintah harus terus mencari terobosan untuk meningkatkan pendapatan dari sektor ini. “Pemerintah tidak boleh lagi menggunakan alasan-alasan klasik seperti sumur tua, dan biaya investasi yang besar untuk menggenjot sektor Migas,” jelasnya.

Mengenai potensi pendapatan dari BUMN, Tamsil mendesak agar pemerintah serius dalam melaksanakan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BUMN yang tidak maksimal dan malah merugi. Tamsil menutup keterangannya dengan meminta Kementerian BUMN melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap kinerja BUMN agar kontribusi terhadap peningkatan setoran devidennya kepada pemerintah bisa terus meningkat.

Seperti diketahui, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Pendapatan Negara dalam rangka mengevaluasi dan me-review potensi dan realisasi pendapatan negara tersebut. (si)