MUI Harus Jamin Kehalalan Produk

12-06-2020 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bukhari Yusuf. Foto : Dok/Man

 

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bukhari Yusuf mengatakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) harus memastikan dan menjamin kehalalan setiap produk yang didistribusikan kepada masyarakat sesuai dengan ajaran agama, khususnya Agama Islam, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat.

 

“Yang utama dan pertama yaitu terjaminnya produk-produk halal ketika masuk kepada masyarakat. Hal ini karena sebagai seorang muslim kita harus mengkonsumsi produk yang halal dan sesuai dengan ajaran agama,” papar Bukhari saat mengikuti RDPU Baleg dengan jajaran MUI, PBNU dan PP Muhammadiyah secara virtual, Kamis (11/6/2020). Rapat ini membahas RUU tentang Cipta Kerja, khususnya yang terkait dengan kemudahan dan persyaratan investasi sektor keagamaan dan jaminan produk halal.

 

Lebih Lanjut politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu menyampaikan setiap pedangan dan pengusaha mikro maupun ultra mikro harus memperoleh sertifikat halal dari MUI secara mudah, agar para pelaku usaha tersebut tidak kesulitan dalam menjual setiap produk-produknya. “Jika tidak ada keabsahan halal yang jelas, masyarakat jadi enggan untuk membeli yang nantinya membuat kerugian,” imbuh Bukhari.

 

Bukhari menambahkan dalam menetapkan suatu produk menjadi halal, MUI harus terbuka dan berdiskusi dengan ulama-ulama terkait secara tepat agar tidak ada perdebat yang mengakibatkan produk tersebut tidak jelas keabsahannya. “MUI harus hati hati, jangan terburu-buru, dan harus sesuai dengan ajaran agama yang berlaku. Kalau perlu berdiskusi dengan ulama-ulama, sehingga tidak memunculkan perdebatan,” pesan legislator dapil Jawa Tengah I itu. (tn/sf)

BERITA TERKAIT
Edi Purwanto: Aturan Perserikatan Buruh Belum Rinci, Pekerja Migran Rentan
31-01-2025 / BADAN LEGISLASI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Jaringan Buruh Migran (JBM), Konfederasi...
Legislator Dorong RUU Pelindungan Pekerja Migran, Sebagai Tanggung Jawab Negara
31-01-2025 / BADAN LEGISLASI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Irawan, berharap penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No....
Baleg Susun RUU untuk PMI dengan Keahlian Tertentu
31-01-2025 / BADAN LEGISLASI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengungkapkan bahwa revisi UU tentang Perubahan Ketiga...
DPR Bahas Revisi UU Demi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
31-01-2025 / BADAN LEGISLASI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Irawan, menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga...