Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Andreas Eddy Susetyo. Foto : Andri/Man

Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) mengubah empat Undang-Undang penting sektor pangan, yaitu UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, UU Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta UU Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura.

Keputusan tersebut dikeluarkan sebagai jawaban atas keputusan Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) akibat kekalahan Indonesia dari gugatan dari Amerika Serikat, Selandia Baru dan Brazil yang menggangap kebijakan UU tersebut dapat menghambat produk ekspor mereka ke Indonesia.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Andreas Eddy Susetyo menilai UU sektor pangan tersebut merupakan hak kedaulatan negara dan tidak bisa terus-menerus bergantung dengan keputusan WTO. “UU ini kan kedaulatan negara, tidak bisa bergantung dengan WTO terus,” imbuh Andreas saat mengikuti Rapat Baleg membahas RUU Ciptaker di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2020).

Politisi PDI-Perjuangan ini menegaskan, Pemerintah harus berani menunjukkan kedaulatan pangan negara yang kuat. “Gimana bisa kita bahas di Baleg jika Pemerintah sendiri tidak menunjukkan kedaulatan pangan yang kuat, konsepnya saja tidak jelas,” kritik Anggota Komisi XI DPR RI itu. (tn/sf)