Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Diah Pitaloka. Foto: Oji/Man

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Diah Pitaloka mengapresiasi dukungan Presiden Joko Widodo terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI tersebut, dukungan tersebut merupakan sikap tegas pemerintah guna mengakselerasi RUU TPKS agar segera disahkan menjadi RUU inisiatif DPR.

“Saya mengapresiasi sikap pemerintah yang ikut memperkuat RUU TPKS ini. Apalagi presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Kementerian Hukum dan HAM beserta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk bekerja dengan DPR terkait RUU TPKS ini,” terang Diah kepada Parlementaria, Rabu (5/1/2022).

Pada kesempatan yang sama, politisi PDI Perjuangan itu menegaskan RUU TPKS turut memperoleh sinyal positif Ketua DPR RI Puan Maharani berupa kepastian bahwa RUU TPKS akan disahkan sebagai RUU inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna pertama usai masa reses mendatang. Dengan memperoleh berbagai dukungan tersebut, ia ingin RUU TPKS menjadi lebih komprehensif sekaligus lebih cepat disahkan.

Baginya, keberadaan RUU TPKS juga berpotensi menjadi landasan kuat untuk menyelesaikan berbagai kasus kekerasan seksual di Indonesia. Tidak hanya menyelesaikan kasus saja, akan tetapi RUU tersebut juga  memberikan keadilan sekaligus perlindungan yang efektif bagi korban.

“Saya berharap RUU TPKS ini bisa menjadi RUU yang berkualitas, yang mana tidak hanya membantu menyelesaikan eksekusi terhadap kasus kekerasan seksual, namun juga melindungi korban kekerasan dalam memperoleh keadilan di mata hukum,” tutur wakil dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat III itu.

Selain itu, Diah menekankan RUU TPKS juga membuka akses pelayanan publik yang lebih baik di antaranya hadirnya pendampingan bagi korban untuk membantu proses pemulihan. Dengan terbukanya akses tersebut, ia berharap aspek pemulihan korban turut diperhatikan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan dukungan terhadap RUU TPKS agar segera disahkan sebagai RUU inisiatif DPR melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Selasa (4/1/2022) lalu. Presiden Jokowi menyatakan keberadaan RUU TPKS harus memberikan perlindungan maksimal bagi korban kekerasan seksual. Tidak hanya itu, ia pun menginstruksikan kepada gugus tugas pemerintah yang menangani RUU tersebut agar menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terhadap draf RUU yang sedang disusun oleh DPR.

Saat ini, draf RUU TPKS telah disepakati Badan Legislasi (Baleg) DPR pada Rabu (9/12/2021) lalu. Dengan mayoritas fraksi menyatakan mendukung RUU TPKS, draf RUU TPKS akan dibawa pada Rapat Paripurna mendatang untuk ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR agar nantinya draf tersebut bisa dibahas lebih lanjut bersama pemerintah. (ts/sf)