Pansus RUU Pemilu Kunjungi Prov. Bali
Da
Gubernur Provinsi Bali, Made Mangku Pastika mengatakan, penerapan E-KTP merupakan salah satu aspek yang tidak bisa lepas dalam pelaksanaan Pemilu, oleh sebab itu kunjungan panitia khusus DPR RI ini menjadi hal yang sangat penting untuk meninjau kesiapan dari penerapan sistem ini. "Saya berharap Panitia Kerja DPR RI dapat merekam dan memperoleh kondisi riil yang terjadi di lapangan" ujarnya.
Made Mangku Pastika menambahkan sampai saat ini masih ditemukan masyarakat yang memiliki KTP ganda, jumlahnya ratusan. Pada kesempatan tersebut turut hadir Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Ir. Irman, dan Wakil Bupati Badung Ketut Sudikerta dan Sekretaris Kota Denpasar Rai Iswara
Ketua Panitia khusus RUU Pemilu Arif Wibowo (F-PDI P) mengatakan UU Pemilu adalah UU yang strategis karena nantinya akan melahirkan pejabat negara, oleh karena itu tim ingin melihat bagaimana pelaksanaan E-KTP berjalan. “Memang masih ada kendala teknis di lapangan, namun sebagai alat di lapangan sesungguhnya E-KTP ini sangatlah efektif,” tegas Arif Wibowo.
Terkait dengan beberapa isu krusial dalam penyusunan RUU yang belum mendapatkan kesepahaman Arif Wibowo menjelaskan untuk persoalan ambang batas parlemen masih dinegosiasikan. “Minggu depan kami akan undang pimpinan fraksi dan pimpinan partai untuk mendiskusikannya dengan pansus," tambahnya.
Semua materi yang dibahas dalam RUU Pemilu Legislatif itu harus berakhir sebagai komitmen fraksi dan pemerintah pada pertengahan Maret dan akhir Maret 2012 bisa diparipurnakan sebagai UU Pemilu DPR, DPD dan DPRD yang baru.
Ikut serta dalam kunjungan tersebut ketua Panja RUU Pemilu Taufik Hidayat (F-PG) dan beberapa orang anggota pansus, seperti Gede Pasek Suardika, Ramadhan Pohan, dan Saan Mustopa (F-PD), Nurul Arifin (F-PG), Yasonna Laoly (F-PDIP), Al Muazzammil Yusuf (F-PKS), Totok Daryanto (F-PAN), Ahmad Yani, H. Muhammad Arwani Thomafi (F-PPP), Hj. Anna Mu’awannah (F-PKB) dan Akbar Faisal (F-Hanura). (ton/roy/TVP)
