Dalam upaya menciptakan tingkat kepercayaan dalam proses penghitungan suara,   Pasal 137 UU tentang Pemilu  Anggota DPR, DPD, dan DPRD  mengatur tentang kewajiban melaksanakan penghitungan suara bagi KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota, dan PPLN secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya KPU,  KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kata Ketua Pansus RUU tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD  dalam laporanya  di depan Rapat Paripurna DPR RI  beberapa waktu lalu.

Dijelaskan, UU tentang Pemilu  dalam Pasal  181  ayat (4)  mengatur tentang    kewajiban menyimpan  berita acara dan penghitungan suara serta hasil penghitungan  suara yang telah ditandatangani sebagai dokumen negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menegaskan bahwa dokumen-dokumen tersebut merupakan dokumen yang sangat vital dalam rangka proses penghitungan suara.

Terkait  dengan dikembalikannya fungsi PPS dalam melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara,  UU ini   membuat bagian baru tentang rekapitulasi penghitungan perolehan suara di desa atau nama lain/kelurahan yang diatur  mulai Pasal 184 hingga Pasal 187 UU tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Sedangkan, mengenai  pemilih yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap atau daftar pemilih tambahan dapat menggunakan kartu tanda penduduk  atau paspor.  “Ini  sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK)” tandasnya.(ddg)