Pantauan Kunlap UN, Biaya Operasional Guru Pengawas Minim

18-04-2012 / KOMISI X

Anggota Komisi X DPR RI Dedi S. Gumelar (F-PDIP) mengatakan, terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan dalam kunjungan kerja ke Sulawesi Tengah, diantaranya guru-guru pengawas dari satu sekolah yang mengawasi ujian di sekolah lain, belum mendapatkan biaya operasional pengawasan.

Selain itu, kenyataan di lapangan menunjukan biaya operasional pengawasan dan pengawalan UN baik untuk guru-guru maupun aparat kepolisian masih dikeluarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan juga dari anggaran sekolah sendiri.

Alasan Komisi X DPR melakukan kunjungan kerja ke kota Palu, Sulawesi Tenggah (Sulteng) 15-16 April 2012 dikarenakan masih tingginya tingkat kegagalan UN di daerah tersebut serta memantau langsung pelaksanaan Ujian Nasional di SMA dan SMK di kota Palu.

“Untuk memantau penyelenggaraan UN, tim  dari Komisi X terbagi di beberapa wilayah. Salah satunya di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng) ini. Kami bertugas untuk memantau langsung kondisi pendidikan di Sulteng, karena berdasarkan data kementerian, tingkat kelulusan UN di Sulteng sangat rendah,” ujar Ketua tim Kunker Komisi X ke Sulteng Syamsul Bahri.

Syamsul menambahkan, selain untuk memantau pelaksanaan UN,  Komisi X juga ingin tahu bagaimana dengan standarisasi penilaian kelulusan, apakah hanya terpaku pada hasil UN atau ada kriteria lain.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sulteng Sudarto mengatakan, kunjungan Komisi X ke Sulteng sangat memberi manfaat yang besar bagi pembangunan pendidikan di Sulteng. Sudarto mengatakan, UN  seringkali menimbulkan kecemasan dan kerisauan bagi siswa dan orangtua siswa. Berkaitan dengan tingkat kelulusan, Sudarto mengatakan ada beberapa hal yang sangat mempengaruhi.

“Hal pertama yang memengaruhi tingkat kelulusan UN adalah infrastruktur penunjang pendidikan. Selain itu, ketersediaan guru dan terakhir luas wilayah. Luas wilayah sulteng yang cukup besar dan banyak pulau sangat menjadi kendala, karena pada umumnya, guru-guru enggan ditempatkan di daerah terpencil, serta pembangunan sarana pendidikan di kepulauan agak sulit terealisasi.” Ujar mantan Bupati Banggai itu.

Kunjungan spesifik anggota komisi X DPR RI dipimpin oleh Syamsul Bachri (F-PG) dengan anggota: Habibah Salahudin (F-PG), Diaz Gwijangge (F-PD), Tb. Dedy S. Gumelar (F-PDIP), Itet Tridjajati Sumarijanto (F-PDIP), Rohmawi (F-PKS), serta Djamal Aziz (F-Hanura).(Tgh/Tvp)

BERITA TERKAIT
Pemangkasan Anggaran BRIN Dikhawatirkan Berdampak ke Riset & Inovasi
05-02-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta – Sumber daya manusia di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), baik periset, peneliti, maupun perekayasa, dinilai masih...
Perubahan PPDB ke SPMB, Adde Rosi: Harus Lebih Adil dan Inklusif
05-02-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI, Adde Rosi Khoerunnisa, menyambut positif kebijakan baru pemerintah terkait penerimaan siswa yang...
Legislator Minta Menteri Kebudayaan Lakukan Revitalisasi Budaya Adat Daerah
04-02-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI, Mercy Chriesty Barends, menyoroti berbagai persoalan di daerah transmigrasi, terutama benturan kepentingan...
Naturalisasi Tiga Pemain Disetujui Rapat Paripurna DPR, Hetifah: Langkah Besar untuk Timnas Indonesia
04-02-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Rapat Paripurna DPR RI menyetujui permohonan pemberian kewarganegaraan kepada Tim Henri Victor Geypens, Dion Wilhelmus Eddy Markx,...