Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian, dan kebudayaan melakukan kunjungan ke Keraton Kasunanan Surakarta,  Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PDIP, Utut Adianto itu untuk melihat keadaan keraton secara fisik dan mendengarkan pemaparan lembaga Dewan Adat mengenai kondisi keraton ke depan.

Di samping itu kunjungan juga dalam rangka melihat secara langsung kondisi Keraton pasca rekonsiliasi dua raja kembar yakni PB XIII Hangabehi dan KGPH PA Tedjowulan.

Namun sayangnya, saat rombongan Komisi X DPR RI, meninjau keraton, baik PB XIII Hangabehi maupun Tedjowulan sama sekali tak nampak di sana. “Mungkin, masih canggung ya pasca rekonsiliasi. Tapi,kami bisa memaklumi,”kata Utut Adianto kepada wartawan.

Utut Adianto mengatakan, kunjungan Komisi X DPR RI ke keraton tersebut sebagai kunjungan spesifik. Sebab, sejak ditandatangani rekonsiliasi dua raja di Gedung DPR hampir sebulan lalu, pihaknya baru kali itu melihat secara langsung ke dalam Keraton. “Sekarang kan sudah rekonsiliasi. Harapannya, keraton ke depan memang harus maju seperti di Eropa itu,” jelasnya.

Sementara itu, dalam pertemuannya dengan Komisi X DPR RI, menantu PB XII, KP Eddy S Wirabhumi memaparkan grand design keraton ke depannya. Dalam pemaparannya itu, Eddy menjelaskan bahwa Keraton Surakarta tak hanya direvitalisasi fisiknya semata. Namun, juga bakal membangun kapasitas sumber daya manusia (SDM) serta manajemennya. “Jadi, ada semacam sertifikasi. Sehingga, keahlian para abdi dalem tak hanya dihargai Rp80.000 per bulan,”jelasnya.

Mengacu rencana revitalisasi yang disusun tiga tahun silam, kata Eddy, Keraton membutuhkan anggaran sedikitnya Rp75 miliar. Meski demikian, Eddy tak ingin rencana tersebut hanya sekadar meminta kepada pemerintah sepanjang waktu. “Negara ini sudah banyak urusannya, jadi bukan lagi hanya ngurus keraton, ke depan harus mandiri,” paparnya.

Untuk soal itu, Utut Adianto mengatakan pihaknya mengaku belum mengetahuinya secara pasti berapa anggaran dana yang akan dikucurkan terkait dengan pemaparan tentang dana renovasi Keraton Solo senilai Rp75 miliar yang diajukan oleh KP Eddy S Wirabhumi di Keraton Solo, Utut Adianto menyatakan belum bisa memberi kepastian hal itu disetujui atau tidak.

”Belum bisa bicara berapa, tetapi Komisi X ingin dukung sepenuhnya karena Keraton Solo termasuk heritage yang memiliki nilai sejarah dan budaya. Dengan catatan ke depannya Keraton Solo bisa mandiri,” papar Utut Adianto.

Selain Utut Adianto, anggota Komisi X DPR RI lainnya yang ikut dalam rombongan ke Keraton Surakarta diantaranya, Parlindungan Hutabarat (Fraksi Partai Demokrat), Rinto Subekti (Fraksi Partai Demokrat), Juhaini Alie (Fraksi Partai Demokrat), Oelfah As Harmanto (Fraksi Partai Golkar), Dedi Suwandi Gumelar (FPDIP), Nasrullah (FPAN), Machmud Yunus (FPPP) dan Rohmani (FPKS).

Seperti diketahui, dualisme kepemimpinan Raja Solo muncul setelah meninggalnya PB XII. Setelah itu keraton terpecah menjadi dua kubu. Kubu pertama di bawah kepemimpinan PB XIII Hangabehi dengan tahta di Keraton Kasunanan Surakarta. Kubu kedua di bawah kepemimpinan PB XIII Tedjowulan yang menetap di kawasan Kota Barat, Solo.

Perselisihan dua raja tersebut muncul setelah masing-masing mengklaim sebagai pewaris sah tahta keraton warisan PB XII. Dampaknya, setiap event budaya keraton selalu muncul dua versi selama kurun waktu delapan tahun.

Saat ini, konflik dualisme di dalam Keraton Surakarta Hadiningrat sudah berakhir, kedua pihak yang selama delapan tahun berkonflik sepakat berdamai dengan ditandai kesepakatan perdamaian kedua pihak yang didukung penuh pihak pemerintah melalui empat perwakilan menteri yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pekerjaan Umum serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Gedung DPR, 4 Juni lalu.(nt)