DPR Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2013 Dengan Catatan

05-07-2012 / BADAN ANGGARAN

Wakil Ketua Badan Anggaran Djoko udjianto mengatakan telah disepakati 11 Prioritas Nasional dan 3 prioritas nasional dalam Pembahasan RKP tahun 2013 dan Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN 2013. Selain itu,Paripurna juga menyepakati Asumsi Makro RAPBN 2013 seperti harga minyak, lifting minyak bumi, dan gas bumi.

"Tema RKP tahun 2013 adalah memperkuat perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan keejahteraan rakyat, dan dikhususnya penekanan kepada isu strategis seperti peningkatan daya saing, peningkatan daya tahan ekonomi, peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat dan pemantapan stabilitas sosial politik,"ujarnya dihadapan Sidang Paripurna, dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Anis Matta, di Gedung Nusantara III, Kamis, (5/7).

Menurutnya, prioritas pertama yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola, yang diarahkan untuk memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, integritas, akuntabel, taat kepada hukum, transparan serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pusat dan daerah. "kemudian pendidikan, dengan berfokus kepada aksespendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan dan efisien,"paparnya.

Untuk prioritas kesehatan, menitikberatkan pendekatna preventif terpadu, tidak hanya kuratif sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan angka harapan hidup dan pencapaian MDGs tahun 2015. "selain itu, memprioritaskan penanggulangan kemiskinan, melalui peningkatan kualitas pertumbuhan yang pro rakyat, kualitas dan kebijakan afirmatif untuk menanggulangi kemiskinan,"jelasnya.

Prioritas lainnya yaitu, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan terluar dan pasca konflik, kemudian Kebudayaan kreativitas dan inovasi teknologi.
 asumsi ini banyak diberi catatan oleh anggota dewan, terutama untuk target-target di sektor energi, seperti harga minyak, lifting minyak, dan gas bumi.

Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2013

Ketua Badan Anggaran DPR RI, Djoko Udjianto, memaparkan asumsi makro sebagai berikut: untuk pertumbuhan ekonomi disepakati sebesar 6,8 hingga 7,2 persen, inflasi 4,4 persen hingga 5,4 persen, nilai tukar Rp 9.000-Rp 9.300 per dolar AS, tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara dengan tenor 3 bulan 4,5 hingga 5,5 persen, harga minyak Indonesia (ICP) sebesar US$ 95-US$ 120 per barel, lifting minyak 890 ribu-930 ribu barel per hari, lifting gas bumi 1,3 juta barel setara minyak per hari, hingga total lifting migas mencapai 2,2 atau 2,3 juta barel setara minyak per hari.

Sementara catatan lainnya untuk asumsi harga minyak Indonesia, sampaikan  dari beberapa fraksi, yaitu Fraksi Partai Golkar yang mengusulkan harga minyak US$ 90-US$ 120 barel per hari, Fraksi PDI Perjuangan US$ 90-US$ 105 per barel, Fraksi PKS dengan usulan US$ 95-US$ 110 per barel, serta Fraksi PAN dan PKB dengan usulan US$ 95-US$ 115 per barel.

Sedangkan untuk target lifting minyak, Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan lifting 880-920 ribu barel per hari dan Fraksi PKB mengusulkan lifting 910 ribu-940 ribu barel per hari. Sementara Fraksi PKS dan PAN menolak memberi usulan karena menunggu data struktur cost recovery. (si)
  

BERITA TERKAIT
Soroti Kelangkaan LPG 3 Kg, Banggar DPR Usul Perbaikan Penyaluran dan Operasi Pasar
03-02-2025 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mencermati situasi tentang kelangkaan LPG 3 Kg yang terjadi tengah...
Banggar DPR: Alokasi Anggaran Subsidi LPG 2025 Sangat Mencukupi
03-02-2025 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyoroti langkanya tabung LPG 3 Kg di tengah tengah...
Banggar Kasih Solusi Cespleng Antisipasi Risiko Kenaikan PPN Jadi 12 Persen, Apa Saja?
24-12-2024 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah melakukan mitigasi resiko atas dampak kenaikan PPN...
Pertimbangkan Kondisi Ekonomi, Pemerintah Diberi Ruang Diskresi Batas Atas-Bawah Kenaikan PPN
24-12-2024 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI merespon terkait polemik kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi...