Panitia Khusus (Pansus) RUU Pos DPR RI dan pemerintah melanjutkan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam Rapat Kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informatika M Nuh yang dipimpin Ketua Komisi I Theo L Sambuaga (F-PG) didampingi Wakil Ketua Sidarto Danusubroto (F-PDIP) dan Arif Mudatsir Mandan (F-PPP) di ruang rapat Komisi I, Selasa (16/6). Abdillah Toha (F-PAN) dalam Raker meminta penjelasan pemerintah terkait peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pos. Ia menyoroti peranan pemerintah daerah dalam pos universal. “Peranan pemerintah daerah dalam pos universal. Dalam draft seolah-olah hanya menjadi tugas pemerintah pusat,” katanya. Abdillah juga menyoroti peran Badan Usaha Milik Negera (BUMN) dalam menyelenggarakan perposan. Menurutnya, peran swasta dalam dunia pos tidak dapat dipinggirkan. “Menyerahkan kepada BUMN atau swasta,” ujarnya. Sementara itu Muttammimul U’la (F-PKS) mengusulkan supaya kontribusi penyelenggara pos menjadi pajak. Ia menilai PT Pos sebagai penyelenggara menjadi lebih terjamin karena sesuai dengan amanat UUD dimana sector itu juga menyangkut hajat hidup orang banyak. “Karena menyangkut hajat hidup orang banyak,” katanya. Menkominfo M Nuh dalam pertemuan itu menjelaskan bahwa kata kunci yang dijadikan pegangan pemerintah adalah bagaimana memberikan layanan kepada masyarakat. Menurutnya bila hanya BUMN yang menjadi penyelenggara pos maka suasana kompetisi tidak akan muncul. “Sebagian negara masih banyak yang menyerahkan kepada pemerintah tapi ada juga yang ke swasta seperti Argentina dan Bahrain,” katanya. Lebih jauh, M Nuh menjelaskan bahwa setiap penyelenggara pos harus memberi kontribusi kepada pemerintah. Ia juga menambahkan bahwa layanan pos universal diserahkan kepada pemerintah. (bs)