PMN untuk IFG Diharap Dapat Tuntaskan Permasalahan Asuransi Jiwasraya

19-09-2023 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade dalam RDP dengan Direktur Utama PT Hutama Karya, PT Wijaya Karya dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (19/9/2023). Foto : Oji/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Indonesia Financial Group/IFG) dapat memastikan PMN tahun 2024 yang diusulkan IFG sebesar Rp3,5 triliun dalam rangka penyelamatan pemegang polis Jiwasraya, dapat benar-benar menuntaskan permasalahan BUMN Asuransi tersebut.

 

"Saya ingin memastikan kepada Bapak (Dirut IFG) dengan PMN Rp3,5 triliun, berarti ini PMN terakhir ya, itu selesai nggak permasalahan hak-hak dari nasabah Jiwasraya?," tanya Andre dalam RDP dengan Direktur Utama PT Hutama Karya, PT Wijaya Karya dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (19/9/2023).

 

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menambahkan, dengan diberikannya PMN kepada IFG diharapkan hak-hak nasabah Jiwasraya dapat terpenuhi. Sebab, hal tersebut menjadi utang Komisi VI kepada nasabah Jiwasraya yang mengeluhkan permasalahannya kepada Komisi VI.

 

Menanggapi Andre, Dirut IFG Hexana Tri Sasongko mengatakan, IFG masih membutuhkan dana sebesar Rp8,01 triliun untuk menuntaskan permasalahan polis Jiwasraya. "Setelah dihitung secara komprehensif oleh independen, dengan menghitung proyeksi liabilitas sampai dengan 31 Desember, dibutuhkan Rp8,01 triliun untuk menuntaskan pengalihan termasuk yang sekarang ini sedang dalam proses negosiasi terhadap pemegang polis yang belum restrukturisasi," jelas Hexana. (bia)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...