Anggota Komisi IV DPR RI Saadiah Uluputty dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/11/2023). Foto : Arief/Man

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Saadiah Uluputty menyoroti mengenai kebijakan ikan terukur, di mana salah satu persoalan yang banyak dikeluhkan oleh nelayan yakni mengenai harga patokan ikan. Nelayan menilai harga patokan ikan yang diputuskan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan terlalu tinggi dibanding harga asli di lapangan.

“Salah satu persoalan yang banyak dikeluhkan nelayan adalah harga patokan ikan, yang dipatok dalam keputusan Menteri KKP terlalu tinggi. Padahal harga ikan real-nya itu biasanya jauh lebih rendah sehingga pungutan yang dikenakan kepada nelayan menjadi lebih tinggi dari real pendapatan mereka,” ujar Saadiah dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/11/2023).

Nelayan menilai harga patokan ikan yang diputuskan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan terlalu tinggi dibanding harga asli di lapangan.

Politisi Fraksi PKS itu berharap agar KKP dapat membuat kebijakan yang lebih berpihak kepada nelayan dan pengusaha kecil. Untuk itu, dirinya mengusulkan untuk harga patokan ikan diterbitkan per minggu untuk mempertimbangkan fluktuasi harga ikan di lokasi penangkapan atau pelabuhan.

“Harga patokan ikan per spesies juga dibuat detail misalnya harga spesies ikan dibuat grading-nya kualitas dan ukuran ikan atau tidak dibuat satu harga Pak Menteri dan Pak Dirjen. Ini juga masukkan dari para nelayan ketika kami melakukan reses dan kunjungan ke beberapa tempat dan bertemu dengan nelayan,” tuturnya. (gal/rdn)